Bima, Bimakini.com.- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima mengelaim sampai saat ini pendataan jumlah pemilih sementara dan penempelan stiker sudah mencapai 90 persen. Sesuai jadwal, batas pemutakhiran data pemilih pada tingkat PPS hingga 12 Februari pekan depan.
Ketua KPU Kabupaten Bima, Nursusilawati, S.IP, M.Si, mengaku saat ini KPU intensif memantau tugas pemutakhiran data yang dilakukan PPDP dan PPS. Hingga saat ini belum ada kendala yang dihadapi para penyelenggara. Meski sesuai ketentuan pendataan pemilih berdasarkan Nomor Induk Keluarga (NIK), warga memenuhi tetap didata, meskipun tidak memiliki nomor induk.
“Tetap didata, kalaupun tidak memiliki nomor induk keluarga akan dikosongkan, tapi harus tetap didata. Saat ini rutin mengecek ke rumah-rumah, tapi tidak mungkin kita datang ke semua rumah, misalnya satu desa hanya dua rumah,” katanya di Sekretariat KPU, kemarin.
Dijelaskannya, ada beberapa perbedaan Pemilu sebelumnya bila dibandingkan saat ini. Jika sebelumnya, pendataan berdasarkan nomor induk pemilih, sekarang berdasarkan NIK. Selain itu, berdasarkan regulasi, Pemilihan Gubernur tidak menggunakan kartu pemilih, namun didasari stiker yang ditempel PPDP di rumah pemilih.
Berdasarkan jadwal yang ditetapkan, batas penempelen stiker tahap pertama 12 Februari pekan depan. “Kita wanti-wanti kepada penyelenggaran tingkat bawah untuk menempel tempel stiker, karena dalam regulasi KPU Provinsi (NTB) itu nggak ada kartu pemilih tapi stiker itulah dasarnya, dan yang dilaukan kami memonitoring yang dilakukan PPDP dan PPS,” katanya.
Dikatakannya, warga yang didata dan belum memiliki NIK akan diakomodir dalam formulir khusus (F101). Hal tersebut untuk menghindari pemilih ganda. Sebelumnya, KPU juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima.
“Kami ini hanya mendata pemilih bukan mendata penduduk, kita sudah mendata sesuai perkara wilayah, kalau perkara nanti pemilih tidak mau memilih atau tidak mau didata itu hak masyarakat. Untuk pemilih ganda kami optimis sulit, karena saat data dimasukan dalam DP tool akan ketahuan,” katanya.
Diungkapkannya, saat pendataan pemilih di Kecamatan Madapangga, sempat diwarnai insiden. Warga desa Monggo menolak didata dan mengejar PPDP dengan parang. “Masalahnya RT 1 desa Monggo sudah mekar dan masuk Ncandi, tapi warga menolak dan ketika didata, malah mencegah dan mengejar PPDP menggunakan parang,” katanya.
Nursusilawati optimis partisipasi masyarakat saat Pilgub Mei mendatang meningkat. Diakuinya, salahsatu indikator keberhasilan Pemilu bergantung pada angka partisipasi masyarakat. Sebelumnya, saat Pemilu 2009 lalu, partisipasi masyarakat Kabupaten Bima mencapai 80 persen.
“Mudah-mudahan Pemilu Gubernur ini juga bagus, kita juga intensif mendata dan mamantau, sehingga nanti tidak terlalu capek nanti pas Pemilu Legislatif, karena mungkin data pemilih tidak banyak berubah,” katanya.
Diisyaratkannya, KPU Kabupaten Bima juga akan memantau implementasi nota kesepahaman atau Momerandum of Understanding (MoU) KPU Pusat dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang berkaitan potensi pelanggaran yang dilakukan media massa selama kampanye. (BE.17)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
