Connect with us

Ketik yang Anda cari

Politik

Money Politics, Cacat Bawaan Demokrasi

ilustrasi

Kota Bima, Bimakini.com.- Permainan politik mengunakan uang untuk merayu pemilih (money politics) adalah cacat bawaaan dari demokrasi, sehingga sulit untuk dihindarkan. Kenyataan ini juga akan terus memberi ruang lahirnya para pejabat koruptor. Demikian diingatkan Pengamat Politik STISIP Mbojo Bima, Syarif Ahmad, M.Si, Selasa (19/2).

Liberalisasi politik demokratik, kata dia, memiliki cacat bawaan, yakni kepemimpinan yang tidak punya kemampuan dan tirani minoritas atas mayoritas. Dalam teori budaya politik, objek politik adalah segmen pemilih mayoritas.
Ciri-ciri mereka yang menjadi objek, yakni dimobilisasi secara politik. Di sinilah ruang atau peluang terjadinya politik uang.
“Ini disebabkan karena standar ekonomi masyarakat kita yang rendah,” terangnya melalui telepon seluler.
Dalam prinsip demokrasi yang mengagungkan mayoritas suara, katanya, tidak lagi membedakan antara pemilih dengan status ulama, akademisi, aktivis, dengan pelacur, pencuri, dan pencopet. Semua sama, one man one vote, azasnya kesamaan. Kelompok yang mencoba mengambil peran dalam gerakan moral politik, seperti mendorong lahirnya Pemilukada Wali dan Wakil Wali Kota Bima bersih, berkualitas, damai dan antipolitik uang adalah perpaduan antara subjek dan objek. Apatisme tidak boleh muncul atas gerakan moral seperti ini.
   “Meskipun money politics cacat bawaan demokrasi, tapi bisa ditekan melalui pembangunan politik. Pembangunan politik melalui masyarakat yang sadar politik,” jelasnya.
   Gerakan seperti ini, menurut, Syarif, perlu terus didorong, agar muncul kesadaran politik masyarakat. Figur calon juga harus mendukung dan terlibat dalam Pemilukada berkualitas. “Konsep membangun kesadaran kolektif, politik rasional adalah tugas semua element yang disebut subyek politik, seperti LSM, perguruan tinggi, mahasiswa, pers dan lainnya,” ujarnya.
   Subjek politik, kata Syarif, harus terus diperbanyak, agar lahir kesadaran kolektif rasional. Bahwa politik bukan tujuan, tetapi alat mencapai tujuan, yakni kesejahteraan masyarakat. (BE.16)
 

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Opini

Oleh : M Tahir Irhas, SAg, MPd Nihilisme, anomali domokrasi dan tanggung jawab kaum intelektual merupakan kata-kata yang sudah sangat populer dalam pikiran dan...

Politik

Dompu, Bimakini.com.- Fondasi dari conflict governance dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) damai adalah kesadaran demokrasi. Artinya mekanisme demokrasi akan berjalan efektif dan menjadi...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.com.-Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bima menyorot hasil seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)...

Opini

Oleh: Erham Khirkahi, SH GONG perhelatan akbar pesta demokrasi Pemilukada Gubernur/Bupati/Wali Kota berlangsung riuh selama tahun 2013 ini, hingga puncaknya pada tahun 2014 pemilihan...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.com.- Pemerintah dan DPR RI saat ini masih membahas tentang rencangan Undangn-undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Satu poin yang belum menjadi...