Bima, Bimakini.com.- Sejumlah Satuan Kerja sudah sering menyosialisasikan tentang keterbukaan anggaran, informasi, sistem pelayanan pemerintah yang terbuka. Namun, implementasi yang dirasakan sebagian warga belum terwujud. Hal tersebut dikeluhkan Ketua RT 07 Dusun Lewidewa Desa Lewintanan Kecamatan Soromandi, Rudi Hartono.
Rudi mencontohkan sejumlah proyek yang dilaksanakan di desa setempat tidak diketahui jelas oleh masyarakat, terutama berkaitan dengan jumlah anggaran dan item program. Tidak hanya pengelola program pada tingkat SKPD, Pemerintah Desa setempat juga terkesan tertutup.
“Hampir tidak ada program yang turun diketahui oleh masyarakat berapa jumlah anggarannya, apa saja rincian. Selalu tertutup, sehingga kalau dibilang transparan hanya omongan saja,” katanya di desa setempat, kemarin.
Diakuinya, selama ini umumnya warga setempat selalu resah. Meskipun pada umumnya mereka tidak berani mengungkapkan aspirasi berkaitan dengan keluhan terhadap program dan pembangunan di desa setempat. “Terus-terang warga kami rata-rata mengeluh, mereka menginginkan transparansi anggaran dan tidak diskriminatif. Semestinya program tepat sasaran,” katanya.
Diungkapkannya, sesuai informasi yang diperoleh warga setempat dari beberapa pihak, tahun ini Pemerintah Kabupaten Bima melalui Bappeda akan membangun hutan mangrove dengan alokasi anggaran Rp1 miliar lebih. “Kami menginginkan apapun program ke depan ini harus jelas dan transparan. Jangan untuk keluarga-keluarga tertentu saja, tapi tepat sasaran,” harapnya. (BE.17)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
