Dompu, Bimakini.com.- Ini harapan sejumlah elemen masyarakat Dompu soal penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mereka berharap agar Dinas Dikpora Dompu lebih ketat mengawasi pengunaannya pada masing-masing sekolah.
Menurut Rahmat, warga Matua Kecamatan Woja, pengawasan itu penting karena ditengarai dana itu banyak masuk kantung Kepala Sekolah (Kasek) dan Bendahara, ketimbang dimanfaatkan untuk operasional sekolah. “Kita berharap agar pemerintah lebih ketat lagi mengawasi penggunaan dana BOS,” harapnya akhir pekan lalu di Dompu.
Dia menduga, modus yang dilakukan adalah membuat kegiatan fiktif dan hanya dibuktikan juga dengan membuat SPJ fiktif dilengkapi stempel yang direkayasa. Selain itu, Kasek dan Bendahara dalam menggunakan dana BOS tidak transparan dan tidak melibatkan semua guru. “Saya dengar banyak pengunaan dana BOS hanya kongkalingkong antara Kepala Sekolah dan Bendahara,” katanya.
Dia mengakui banyak mendengar keluhan guru tetap maupun tidak tetap pada beberapa sekolah tentang masalah itu.
Hal senda juga diungkapkan Mulyadin, warga Montabaru. Dia meminta agar pemerintah dalam hal ini Dinas Dikpora lebih ketat mengawasi pengunaan dana BOS yang diduga lebih banyak dimanfaatkan oleh Kasek dan Bendahara. Bahkan, ada keluhan beberapa sekolah di Kecamatan Woja, penggunaan dana BOS lebih didominasi oleh guru PNS yang memiliki gaji tetap dan tunjangan sertifikasi. Mereka masih diberikan porsi yang tinggi untuk mendapatkan dana BOS, sehingga mengabaikan guru tidak tetap. “Masih banyak seolah yang gurunya mengeluhkan pengunaan dana BOS yang salah sasaran,” ujarnya.
Oleh karena itu, dia sepakat tes kompentensi calon Kasek dilakukan Dinas Dikpora Dompu agar muncuk figure yang memiliki integritas dalam mengelola sekolah, bukan berdasarkan keinginan Kasek. “Kita dengar informasi banyak kegiatan-kegiatan fiktif hanya untuk menghabiskan dana BOS,” katanya. (BE.15)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
