Kota Bima, Bimakini.com.- Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai abdi negara kembali disorot. Tidak hanya saat deklarasi pasangan Hj. Ferra Amalia -HM. Natsir (Fersi), tetapi saat konvoi pendaftaran bakal calon (Balon) incumbent, HM. Qurais-H. A. Rahman (Qurma). Sejumlah PNS juga ikut terlibat.
Pantauan Bimakini.com, sejumlah PNS tersebut ikut membaur bersama pendukung Qurma lainnya saat konvoi. Mereka berasal dari berbagai Satuan Kerja dan instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
Beberapa PNS yang berhasil diidentifikasi Bimakini.com, di antaranya Kepala SMPN 2 Kota Bima, Drs. Zailan, M.Pd. Dia menggunakan mobil Feroza warna biru berdampingan dengan Kepala SMAN 5 Kota Bima, pegawai Bagian Humas dan Protokol Setda, Bambang, memakai Feroza warna hitam.
Sejumlah Lurah dengan sepeda motor dinas yang dicopot plat merah-nya serta PNS lainnya.
Bahkan, saat pendaftaran terlihat beberapa pegawai Bagian Humas dan Protokol lainnya ikut terlibat mendokumentasikan layaknya kegiatan Pemerintah Kota Bima.
Di antaranya ada yang mengenakan kemeja warna biru, persis seperti dipakai Balon Qurma. Ada juga yang tanpa malu-malu menggunakan baju bergambar Balon tersebut.
Tidak hanya itu, pengawalan ketat juga terlihat dengan melibatkan Polisi, Pol PP, Bakesbanglinmaspol dan DLLAJ. Hal itu sangat berbeda ketika Balon lain mendaftarkan diri yang ditandai pengamanan minim.
Kepala SMPN2, Drs. Zailan, M.Pd, yang dihubungi mengenai keterlibatalan dirinya dalam konvoi pendaftaran Qurma, tidak menampik ikut didalam iringan konvoi menggunakan mobil Feroza. Hanya saja, dia membantah kalau sengaja datang berkonvoi.
“Orang juga tahu kalau kita PNS, ngapain kita ikut konvoi. Cuman kejebak aja nggak bisa keluar,” bantahnya dihubungi melalui telepon seluler.
Zailan mengaku pada awalnya mereka baru pulang mencari dana untuk acara Maulid, sehingga ketika pulang terjebak kemacetan dan tidak bisa mundur. Diakuinya juga sempat ada beberapa orang yang ingin memasang bendera dan stiker Balon itu di mobilnya, tetapi menolak. Zailan juga membantah saat ditanya mengenai dirinya yang terlihat oleh wartawan mengenakan baju bergambar partai.
Kepala Satuan Pol PP Kota Bima, Drs. H. Mahfud, M.Pd, yang dikonfirmasi menampik mengenai pengawalan yang terkesan hanya dilakukan saat pendaftaran Balon incumbent saja. Pihaknya hanya bertugas mengawasi konvoi, sedangkan pengawalan oleh pihak Kepolisian. Apabila ada Balon lain yang meminta mengawasi konvoi, pihaknya siap.
Di tempat terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Ir. Muhammad Rum, mengatakan siapapun PNS dilarang terlibat dalam politik praktis. Apabila ada yang terbukti terlibat maka akan menindak sesuai aturan tanpa ‘tebang pilih’. Namun, proses penindakan itu harus dimulai dari internal Satuan Kerja berkaitan.
Dikatakannya, pemeriksaan awal untuk meminta klarifikasi harus dilakukan dahulu oleh pimpinan Satuan Kerja. Setelah menerima laporan hasil pemeriksaan tersebut, baru memanggil PNS yang terlibat. Pihaknya secara khusus telah mengingatkan semua pegawai saat apel pagi agar mematuhi aturan dan menjalankan kewajiban sebagai pelayan masyarakat.
Katanya, PNS harus memahami tugas untuk melayani tersebut dan tidak boleh terlibat politik praktis. Bukan saja terlibat mendukung pasangan Qurma (incumbent), tetapi semua Balon lain tanpa terkecuali. (BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
