Kota Bima, Bimakini.com.- Dugaan pemotongan Uang Persediaan (UP) masing-masing bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bima direspons oleh Wakil Wali Kota Bima, H. A. Rahman, SE. Kepala SKPD itu dan Bendahara pengeluaran akan dipanggil untuk klarifikasi.
Rahman mengaku informasi pemotongan itu baru diketahuinya. Pembagian UP tersebut merupakan kewenangan dinas dan mesti dibagikan secara utuh, karena penggunaannya akan tetap diaudit. “Untuk mengetahui itu saya akan panggil dulu untuk klarifikasi. Karena saya tidak mau ini akan menjadi persoalan,” ujarnya usai menghadiri sidang paripurna di DPRD Kota Bima, Kamis (21/2).
Sebelumnya, DPPKAD Kota Bima diduga menyunat Uang Persediaan (UP) yang diperuntukan bagi masing-masing bidang pada dinas setempat. Akibat UP yang tidak diterima utuh tersebut pelaksanaan program pada bidang terhambat.
Munculnya dugaan pemotongan dana itu terendus dari sumber yang merupakan pegawai setempat. Kepada wartawan, sumber mengaku total semua UP yang mesti dicairkan untuk masing-masing bidang yakni Rp500 ribu. Namun, tidak semua dana tersebut dicairkan kepada bidang lantaran sebagian dipotong oleh bendahara pengeluaran.
Anehnya, masing-masing bidang yakni bidang anggaran, pendapatan, aset dan ditambah kesekretariatan dipaksa untuk menandatangani laporan pertanggungjawabab semua dana tersebut. Padahal, faktanya hanya sebagian dana yang dicairkan. Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksaan program terhambat.
“Bahkan, kita terpaksa mengutang foto kopi, alat tulis kantor dan mengisi sendiri bensin kendaraan karena keterbatasan dana,” ujar sumber Senin lalu.
Kepala DPPKAD Kota Bima, Muhaimin, SE yang dikonfirmasi mengaku baru mengetahui informasi pemotongan dana UP oleh bendahara pengeluaran. Hanya saja, kalaupun itu benar, penyebabnya karena adanya kekurangan dana sehingga rencana anggaran belanja (RAB) yang diajukan masing-masing bidang tidak bisa dipenuhi secara menyeluruh.
“Terimakasih infonya, saya juga belum tau ini. Nanti saya akan tanyakan ke bendahara,” ujar Muhaimin ditemui di kantor DPPKAD, selasa.
Meski demikian, kata Muhaimin, kekurangan dana tersebut dipastikannya tetap akan dibayar kembali karena diperkirakan sebagian dana banyak terpakai oleh bendahara pengeluaran untuk operasional di sekretariat. Lagipula, besaran dana seperti tertuang dalam RAB bidang tidak mesti semua dicairkan karena bergantung pada kebutuhan dan persediaan dana. (BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
