Oleh: Adi Hidayat Argubi, M.Si
Pertarungan menjelang Pemilukada Kota Bima menghangat, padahal kompetisi masih akan dilangsungkan pada 13 Mei mendatang. ‘Perang’ baligo, spanduk, poster, brosur, dan atribut kampanye lainnya ditemukan dimana-mana. Terakhir, ‘genderang perang’ mulai menghadirkan warna lain, yakni perang kampanye melalui media pos komando (posko atau baruga). Masyarakat mulai terkotak-kotak dalam konflik kepentingan masing-masing calon Wali Kota Bima, hal ini sangat rentan terjadinya konflik sosial karena masyarakat Kota Bima relatif masih bayi dalam memahami Pemilukada sebagai wahana pembelajaran politik masyarakat yang arus disikapi secara cerdas dan dewasa.
Dalam pengamatan penulis, sampai hari ini belum tampak jelas komitmen kuat para kandidat dalam bidang pendidikan. Isu kesehatan dan pendidikan cukup signifikan dalam mengangkat popularitas dan dukungan suara pemilih dalam setiap Pemilukada di negeri ini. Kartu Jakarta Sehat yang dilaksanakan oleh Gubernur DKI, Jokowi, sangat ampuh mendongkrak popularitas sang Gubernur. Demikian juga dengan kebijakan pendidikan gratis untuk masyarakat miskin menjadi poin yang menambah popularitas. Hampir semua Pemilukada, isu kesehatan dan pendidikan menjadi jualan yang laku keras.
Nah, bagaimana dengan Pemilukada Kota Bima? Apakah isu ini, khususnya pendidikan masih menjadi primadona jualan? Artikel ini mencoba melihat pada berbagai sisi persoalan pendidikan, arah pengembangan, dan kebijakan yang dapat ditempuh atau dijual oleh para kandidat dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Pembangunan pendidikan di Kota Bima ke depan harus diselenggarakan dengan visi terorganisir, berencana dan berlangsung kontinu ke arah membina manusia/anak didik di Kota Bima menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya (civilized). Terorganisir memiliki makna bahwa pendidikan tersebut dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas, ada tahapannya, dan ada komitmen bersama. Berencana mengandung arti bahwa pendidikan harus direncanakan sebelumnya, dengan suatu perhitungan matang dan berbagai sistem pendukung yang disiapkan. Kontinu berarti bahwa pendidikan itu berlangsung terus- menerus sepanjang hayat. Pendidikan adalah hak asasi manusia yang sekaligus sarana untuk merealisasikan HAM lainnya. Pendidikan adalah sarana utama, dimana masyarakat yang dimarjinalkan secara ekonomi dan social, dapat mengangkat dirinya keluar dari kemiskinan serta memeroleh cara untuk turut terlibat dalam komunitasnya. Pendidikan juga berperan penting
dalam rangka memberdayakan masyarakat Kota Bima tercinta.
Dalam merumuskan strategi pembangunan dan pengembangan pendidikan, tentunya perlu ketahui peta permasalahan yang dewasa ini kerapkali menjadi faktor penghambat terwujudnya percepatan perkembangan dunia pendidikan Kota Bima. Kondisi objektif dunia pendidikan Kota Bima saat ini sesungguhnya masih dihadapkan kepada beberapa permasalahan mendasar, permasalahan tersebut secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat permasalahan utama. Yakni; Pertama, terkait dengan kualitas pendidikan, yang bisa dilihat dari tiga indikator utama yakni proses pembelajaran yang masih konvensional, kinerja guru yang belum optimal, padahal sudah disejahterakan melalui tunjangan sertifikasi, sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembelajaran, jumlah dan kualitas buku di sekolah yang belum memadai. Kedua, pemerataan pendidikan, yang bisa dilihat dari tiga indikator utama yakni kerusakan sarana dan prasarana ruang kelas, keterbatasan aksebilitas dan daya tampung serta kekurangan
tenaga guru khususnya daerah pinggiran Kota Bima seperti Lelamase, Nitu, Kolo, Kabanta, dan lainnya karena pola distribusi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang tidak merata. Guru menumpuk pada sekolah-sekolah di pusat kota karena enggan mengajar di sekolah-sekolah pinggiran kota karena alasan aksessibility. Ketiga, efisiensi pendidikan, yang bisa dilihat dari tiga indikator yakni penyelenggaraan otonomi pendidikan yang belum optimal (MBS belum optimal), keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, dan mutu SDM pengelola pendidikan. Pemerintah Kota Bima saat ini sudah begitu perhatian terhadap peningkatan mutu pendidikan dengan mengalokasikan banyak dana, seperti bantuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan bahan praktik siswa dan bantuan dana lainnya. Selain itu, upaya peningkatan kesejahteraan guru melalui tunjangan Kesra yang akan ditingkatkan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Kota Bima saat ini dalam bidang pendidikan. Keempat,
relevansi pendidikan, yang bisa dilihat dari tiga indikator yakni kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) yang belum optimal, kurikulum yang belum berbasis masyarakat dan potensi Kota Bima, serta kecakapan hidup (life skills) yang dihasilkan belum optimal.
Permasalahan tersebut di atas haruslah menjadi satu di antara dasar pijakan bagi para perencana pendidikan dalam merumuskan arah, sehingga praktik pendidikan menjadi solusi atas permasalahan yang berkembang. Semua harapan, tujuan, dan target pembangunan pendidikan Kota Bima ke depan harus berpijak pada beberapa pilar konsep strategi. Yaitu strategi pertama adalah peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan. Semua warga dan masyarakat Kota Bima harus diberi akses pendidikan yang sama, apapun tingkat ekonomi mereka, dimana pun tempat tinggal mereka, dan apapun latar-belakang sosial mereka. Kebijakan pencapaian Pendidikan untuk Semua (Education for All), rencana aksi daerah untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas), pendidikan kecakapan hidup, pendidikan keaksaraan, pengarusutamaan gender, dan rencana aksi daerah tentang peningkatan mutu pendidikan. Strategi kedua adalah peningkatan relevansi pendidikan dengan
pembangunan. Satu di antara konsep yang digunakan dalam penetapan strategi ini adalah konsep keterkaitan dan kesepadanan (link and match) antara materi ajar (curriculum content) dengan kebutuhan lapangan (job market). Penerapan konsep link and match diharapkan dapat melahirkan para lulusan yang memiliki jenis ketrampilan yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia kerja sehingga ketika lulus mereka “siap bekerja”. Namun, ada kecenderungan pada kalangan praktisi pendidikan untuk memahami bahwa yang dibutuhkan oleh para lulusan pendidikan adalah ketrampilan kerja. Semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan diarahkan pada upaya pemberian ketrampilan kerja kepada peserta didik, tanpa memberikan perhatian cukup pada aspek-aspek nonketrampilan, seperti kepribadian dan etika. Akibatnya, banyak para lulusan tersebut terampil bekerja, tetapi kurang memiliki kepribadian dan sikap yang diperlukan untuk sukses bekerja. Banyak di antara mereka yang sangat terampil
dan penuh dedikasi dalam bekerja, tetapi moralitas kerjanya kurang. Strategi ketiga adalah peningkatan kualitas pendidikan. Penerapan strategi ini dimulai pada jenjang Sekolah Dasar, yaitu dengan mengembangkan Sistem Pembinaan Profesional dengan pendekatan gugus sekolah. Tiga hingga delapan SD yang lokasinya berdekatan dikelompokkan dalam satu gugus, lalu satu sekolah ditunjuk sebagai sekolah inti dan yang lainnya menjadi sekolah imbas. Strategi ini harus berjalan dan dimonitor pelaksanaannya sehingga diperoleh kualitas pendidikan yang menjamin mutu tidak hanya dalam proses tetapi juga dalam output. Fungsi pengawas harus dioptimalkan dalam konteks ini dalam pemantauan dan evaluasi. Strategi keempat adalah peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. Selama ini program pembangunan pendidikan pada umumnya dan Kota Bima pada khususnya lebih terfokus pada aspek kuantitas. Saat ini dan ke depan, program-program pembangunan pendidikan Kota Bima sudah mulai
harus terfokus pada aspek kualitas, relevansi, dan efisiensi, dengan tetap memerhatikan aspek kuantitas. Lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi didorong untuk mengembangkan program-programnya secara efisien, sehingga tidak hanya menjadi pabrik lulusan dan sarjana yang tidak kompetitif (laku dijual) seperti lulusan Perguruan Tinggi di Bima yang setiap tahun meluluskan sarjana (pabrik sarjana), tetapi tidak memiliki keunggulan kompetitif (competitive adventages). Demikian juga dengan lulusan sekolah kejuruan (SMK) yang kondisinya tidak jauh berbeda. Tercapainya tingkat pandidikan yang tinggi pada suatu daerah akan berimplikasi pada berkembangnya pembangunan Kota Bima. Kota Bima akan menjadi ‘center of excellent’ dalam bidang pendidikan kalau strategi ini diterapkan. Hal ini dikarenakan dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan berjalan searah dengan sumberdaya manusia. Karena dalam hal ini, dalam pembangunan selain
sumberdaya alam diperlukan juga sumberdaya manusia yang tinggi. Pembangunan Kota Bima merupakan tanggung jawab masyarakat, yakni dengan mengelola sumberdaya alam maupun meningkatkan sumberdaya manusia melalui pendidikan. Semua ini akan dapat tercapai ketika Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab tinggi dalam hal peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan. Untuk itu, pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Strategi kelima adalah keinginan Pemerintah Daerah untuk perubahan. Pada era otonomi, kualitas pendidikan Kota Bima sangat ditentukan oleh kebijakan Pemerintah Daerah. Bila pemerintah daerah memiliki ‘political will’ kuat terhadap dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan akan maju. Sebaiknya, Kepala Daerah yang tidak memiliki visi pada bidang pendidikan dapat dipastikan daerah itu akan mengalami stagnasi dan kemandekan menuju pemberdayaan masyarakat yang
‘well educated’ dan tidak pernah mendapat momentum baik untuk berkembang. Otonomi pendidikan harus mendapat dukungan DPRD Kota Bima, karena DPRD-lah yang merupakan penentu kebijakan di tingkat daerah dalam rangka otonomi tersebut. Pada bidang pendidikan, DPRD harus berperan kuat dalam membangun pradigma dan visi pendidikan. Oleh karena itu, badan legislatif harus diberdayakan dan memberdayakan diri agar mampu menjadi mitra. Kepala Pemerintahan Daerah, diberikan masukan secara sistematis dan membangun daerah Kota Bima (membangun hubungan yang sinergi antara legislatif dan eksekutif). Strategi keenam adalah membangun pendidikan berbasis masyarakat. Kondisi sumberdaya yang dimiliki setiap daerah tidak merata. Untuk itu, Pemerintah Kota Bima ke depan harus dapat melibatkan tokoh masyarakat, ilmuwan, pakar kampus maupun pakar yang dimiliki daerah sebagai ‘brain trust’ atau ‘think thank’ yang turut membangun daerahnya. Tidak hanya sebagai
pengamat, pemerhati, pengecam kebijakan daerah. Sebaliknya, lembaga pendidikan juga harus membuka diri, lebih banyak mendengar opini publik, kinerjanya dan tentang tanggung jawabnya dalam turut serta memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
Pemilihan Umum Kepala Daerah bukanlah sarana kompetisi tanpa aksi. Dalam rangkaian panjang menuju kemenangan, pasangan calon harus berjuang keras merebut simpati dan dukungan dari masyarakat. Agar bisa menang, tentu saja dibutuhkan berbagai macam prasyarat agar suara yang didapat mengungguli kompetitor lainnya. Isu pendidikan menjadi alat atau jualan jitu kampanye. Calon yang mampu membungkus isu pendidikan dalam kemasan menarik melalui rogram yang mendukung pada peningkatan bidang pendidikan, maka calon tersebutlah yang akan menjadi pemenang.
Kemenangan adalah kata kunci bagi siapapun yang berhasil mendapat simpati rakyat paling banyak. Simpati ini sendiri bukanlah yang tumbuh tiba-tiba di hati seseorang. Ia butuh proses panjang untuk tumbuh dan berkembang. Orang yang bersimpati secara alamiah, umumnya orang yang memiliki interaksi sebelumnya karena ada kesamaan-kesamaan sesuatu maupun karena pernah ada komunikasi atau kebersamaan aktivitas.
Selain secara alamiah ditumbuhkan, sebenarnya simpati bisa tumbuh dengan cara direkayasa. Satu di antara mekanisme menumbuhkan simpati secara instan adalah melalui kampanye sistematis. Sekali lagi, isu pendidikan dapat menjadi senjata ampuh dalam memenangi pertarungan. Melalui kampanye yang dibuat, dipompakan sejumlah informasi yang seluruhnya telah disiapkan dan dipilah bagi siapapun yang sebelumnya tidak pernah mengenal, berhubungan atau berkomunikasi dengan calon yang akan dimenangkan.
Konsekuensi dari pilihan ini adalah sisi yang harus diangkat seluruhnya adalah sisi-sisi positif, kalau perlu yang memang merupakan sisi terbaik dari sang calon. Masyarakat Kota Bima menunggu lahirnya ide-ide cemerlang dari para kandidat yang mendukung pada upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
Siapa calon yang mau dan peduli pendidikan? Hanya para calon yang dapat menjawabnya. Tetapi, yang jelas penulis dan seluruh masyarakat Kota Bima siap mendengar dan kemudian di bilik suara akan menentukan siapa yang akan dipilih menjadi Wali Kota Bima periode 2013-2018. Jangan sampai salah pilih yang akan menenggelamkan Kota Bima tercinta pada kehancuran, karena saat ini gerak pembangunan sungguh cepat perkembangannya dalam semua aspek. Jangan menjual Kota Bima dengan uang puluhan ribu rupiah dari calon pemimpin yang tidak baik, karena tidak mungkin masyarakat Kota Bima yang cerdas rela menukar kesengsaraan dan penderitaan selama lima tahun ke depan dengan nilai rupiah sebanyak itu. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti pesta demokrasi. Wassalam…
Guru Produktif Pariwisata UPW, Wakasek Kesiswaan SMKN 1 Kota Bima dan Dosen STISIP Mbojo Bima
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
