Kota Bima, Bimakini.com.-Ketua Tim Pencari Fakta dan Rehabilitasi (TPFR) Bima, Hadi Santoso, MM, menepis rumor yang menyebutkan bahwa dirinya mengundurkan diri dari amanah jabatan sebagai pencari fakta korban peluru Densus 88 Antiteror, karena ketakutan terhadap intimidasi oknum-oknum tertentu. Katanya, rumor itu santer berkembang atau sengaja dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu.
“Tidak benar saya menyatakan pengunduran diri, karena jabatan Ketua TPFR menyangkut amanah ummat dan sejumlah organisasi besar, sebanyak 12 Ormas di Bima,” katanya dalam pernyataan pers, Kamis sore.
Bahkan, diakuinya, saat ini Ormas yang bergabung dalam TPFR Bima telah bertambah, dari 12 menjadi 18 Ormas. Hal itu menunjukkan apresiasi masyarakat Bima terhadap kinerja dan misi yang diemban TPFR Bima.
Hadi mengakui memang mendapatkan intimidasi langsung dan tidak langsung, berupa isu penetapan sebagai Target Operasi Densus 88. Hal yang sama juga dirasakan anggota TPFR Bima lainnya. “Namun, hal tersebut justru memicu semangat kami naik, karena hal itu menunjukkan bahwa kami Insya Allah berada di jalan yang benar,” katanya.
Katanya, dari berbagai data dan fakta yang dihimpun di apangan maupun pihak terkait, seperti Komnas HAM, Tim Pengacara Muslim, PP Muhammadiyah, PB NU, dan MUI Pusat, memiliki satu kesimpulan yang sama, yakni Densus telah melanggar HAM secara berat. Pelanggaran itu menyebabkan banyak nyawa umat Islam yang tidak bersalah menjadi tumbal keberingasan. Bersama-sama seluruh orang atau lembaga yang tergabung dalam TPFR adalah kumpulan generasi yang lahir dari “rahim” Kesultanan Islam Bima.
“Dalam darah kami, insyaAllah mengalir darah para pejuang Islam. Pantang melihat Islam dan umatnya diinjak-injak dan dinistakan. Kami akan terus berjuang mengungkapkan kebenaran, antikezaliman dan kesewenang-wenangan. Meskipun karena itu kami harus membayarnya dengan nyawa,” ujarnya.
Dia mengaku secara pribadi mengenal baik hampir semua organisasi-organisasi Islam-umum di Bima, di dalamnya penuh generasi yang berkomitmen pada Islam, tidak terima daerahnya dijadikan objek dari proyek terorisme. Namun, dia pun memahami bahwa hukum di negara ini penuh manipulasi dan kriminalisasi sebagaimana terpampang begitu “telanjang” di media elektronik.
“Karena itu, saya bersama TPFR Bima akan senantiasa waspada dan meminta seluruh warga Bima selalu jeli dan selektif dalam menerima dan menanggapi isu-isu yang sengaja dikembangkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” harapnya.
Hadi meminta Kepala daerah di Bima selalu ingat jatidiri, sebagai pemimpin daerah yang memiliki ruh dan darah para pejuang Islam. Dia meminta agar lebih memrioritaskan program-program yang menumbuhkembangkan semangat ber-Islam kaffah (menyeluruh). Anti pada gejala-gejala pemberangusan Islam.
Hadi pun mengharapkan agar MUI Pusat, PP Muhammadiyah, PB NU, DDII, Persis, Khilafatul Muslimin, HTI, TPM dan lainnya serius menindaklanjuti rekomendasi berbagai lembaga, termasuk Komnas HAM. (BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
