Kota Bima, Bimakini.com.- Peneliti Center for Election and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia (UI), Ibnu Khaldun, M.Si, menilai sejumlah kandidat calon Wali dan Wakil Wali Kota Bima yang sudah mendaftar pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mencerminkan ekspektasi publik. Hal tersebut dilihat dari belum jelasnya visi-misi yang mereka diusung.
Menurut Ibnu, jauh sebelum mendaftar ke KPU, pasangan bakal calon (Balon) mestinya menyosialisasikan program atau visi-misi yang akan dilaksanakan agar menjadi pedoman bagi masyarakat, bukan hanya fokus pada penentuan pasangan calon. Sosilisasi program merupakan kelemahan utama dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Bima saat ini. Meskipun banyak baligo yang terpampang pada sejumlah titik jalan, namun tidak memuat detail program atau visi-misi masing-masing.
“Kalau saya melihat Pilkada Kota Bima, dinamikanya tidak sama dengan daerah lain, karena mareka (bakal calon) hanya muncul menjelang akhir penentuan calon, sehingga isu atau visi-misinya tidak teroganisir, belum menjawab harapan masyarakat,” katanya di kampus STKIP Taman Siswa, Sabtu lalu.
Dikatakannya, kelemahan itu karena proses seleksi yang dilakukan partai politik (Parpol) pengusung. Mestinya pascareformasi dan penerapan otonomi atau sistem desentralisasi juga diikuti kebijakan (political will) dalam Parpol, salahsatunya mekanisme dan penentuan pasangan calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah diserahkan kepada pengurus pada daerah, bukan sebaliknya pada pimpinan pusat.
“Saat pendaftaran, nggak selebaran-selebaran berisi ini program, hanya konvoi-konvoi seperti jaman kolonial, masyarakat seolah hanya diberitahu wohh, ada pejabat yang mau lewat ini, diiringi pasukan berseragam, nggak ada visi-misi, ini kan kemunduran,” katanya.
Kandidat Doktor dari FISIP UI ini menilai, seluruh bakal pasangan calon tidak memiliki nilai tawar kuat dari segi integritas, kapasitas, dan kapabilitas, sesuai persyaratan yang mestinya ditonjolkan saat rekruitmen pada tingkat Parpol pendukung, termasuk kemampuan dan pengalaman dalam mengeolalah pemerintah yang baik. Demikian juga khususnya, calon incumbent tidak memiliki elektabilitas menonjol bila dibandingkan pasangan calon lain, sehingga bisa disimpulkan bisa menjawab tuntutan reformasi birokrasi, pendidikan gratis, serta jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).
“Kalau incumbent, gagal bagi saya, katanya mau pembersihan tapi masih banyak Kepala Sekolah yang cacat, mekanisme perekrutan Kepala SKPD tidak ada uji publik atau tidak sesuai kompetensi. Berbeda bila dibandingkan apa yang dirintis almarhun mantan Wali Kota, luar biasa gregetnya,” katanya.
Ibnu mengamati, praktik pemerintah di Kota Bima beberapa tahun terakhir, belum menerapkan prinsip birokrasi yang transaparan, bertanggungjawab (akuntabel) maupun pro pada penegakkan hukum (law enforcement). Hal itu bisa dilihat dengan belum ditetapkan zona antikorupsi di Kota Bima, khususnya pada lingkup birokrasi.
Meski demikian, akademisi STKIP Taman Siswa Bima ini optimis, rakyat bisa lebih jeli menyeleksi dan memilih pemimpin, karena secara umum tingkat pendidikan pemilih di Kota Bima sudah bagus. “Masyarakat itu harus tegas dan jeli melihat program yang menjadi visi misi pasangan calon, jangan sampai tertitup dan mengabaikan, karena kesalahan memilih pemimpin membawa mudharat bagi diri sendiri dan orang banyak,” ingatnya. (BE.17)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
