Kota Bima, Bimakini.com.- Komitmen Pemerintah Kota Bima yang meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar tetap menjaga netralitas dan menentukan pilihan tanpa paksaan, perlu diuji kembali. Sumber Bimakini.com menyatakan, para pejabat setempat “bergerilya” mencari dukungan untuk bakal pasangan calon petahana (incumbent) Qurais-A. Rahman (Qurma). Bahkan, membentuk tim khusus. Rapat pun diduga dilakukan pada fasilitas Pemkot.
Sumber itu menyebutkan, tim itu terdiri dari tujuh orang dan akan mengarahkan semua PNS agar mendukung Qurma. Targetnya perolehan suara 65 persen untuk memenangi Pemilukada, Mei mendatang.
Pejabat eselon III itu mengaku, sudah beberapa hari terakhir ini Tim Tujuh yang dibentuk tersebut menggelar rapat melibatkan sejumlah PNS di Kota Bima di aula Kantor Pemerintah Kota Bima. Mulai dari pejabat eselon III, IV, pejabat struktural, dan pejabat fungsional.
“Mereka yang ikut hadir dalam rapat datang bergantian dan rapat itu dirahasiakan,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis lalu, melalui sambungan telepon seluler.
Dikatakannya, isi rapat membahas semua PNS yang dipanggil hadir bisa diarahkan untuk memenangkan Qurma dengan perolehan suara sebanyak 65 persen. “Intinya saat rapat itu, meminta kepada PNS yang hadir bisa memenangkan pasangan Qurma,” terangnya.
Namun, katanya, dari sekian PNS yang dipanggil untuk menghadiri rapat itu, ada juga yang merasa tidak nyaman dengan cara dilakukan oleh Tim Tujuh tersebut. Bahkan, ada yang merencanakan melaporkannya ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bima.
Mendengar kabar dari sumber tersebut, wartawan sempat mengecek kebenarannya dengan berusaha masuk dan meliput kegiatan rapat di aula kantor Pemerintah Kota Bima, Kamis lalu. Namun, dua orang Pol PP perempuan yang berjaga di depan pintu melarang kegiatan tersebut diliput.
“Rapat ini tidak boleh diliput, Mas,” ujar anggota Pol PP tersebut.
Benarkah ada penggiringan seperti itu? Di tempat terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima Ir. Muhammad Rum, yang dikonfirmasi membantahnya mengenai informasi yang mencuat tersebut. Katanya, PNS tidak boleh berpolitik dan mengintervensi PNS lain agar memihak kepada salah satu calon.
“Kabar itu tidak benar. Jangan dikembangkan isu yang tidak benar,” tepisnya Kamis siang.
Diakuinya, pada setiap kesempatan pihaknya secara tegas meminta kepada PNS agar tidak terlibat pada politik praktis dan tetap melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan Tupoksi yang ada serta tetap loyal pada atasan.
“Sebelum ditindak oleh lembaga lain, saya yang akan menindak lebih dulu jika ditemukan PNS yang berpolitik praktis,” tegasnya. (BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
