Apa yang biasanya muncul di sekitar Anda saat menjelang pergantian elit suatu daerah? Pengalaman selama ini bisa dibaca secara amat jelas. Pembagian berbagai bantuan yang bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Selain itu, pengaspalan jalan dan intensitas pertemuan dengan masyarakat.
Itu bukan hanya ‘ciri khas’ di Bima, tetapi mewabah di daerah lainnya. Jelas saja, kecurigaan terhadap politisasi program mengental, terutama dari kubu yang berseberangan.
Jika dicermati, apa yang dilakukan itu merupakan bagian dari keuntungan para calon petahana (incumbent). Melalui berbagai kebijakan, mereka yang sedang berkuasa memungkinkan memainkan alur waktu pembangunan dan ‘irama gendang’ pengalokasian dana bantuan tertentu. Mereka biasanya larut dalam program-program populis yang bersentuhan dengan kepentingan langsung publik. Sekali lagi itu jamak terjadi saat memasuki masa ‘injury time’. Apalagi, sekarang ini sistem tidak lagi mengatur calon petahana mundur dulu sejak beberapa bulan sebelum berkompetisi untuk memastikan kenetralannya.
Dalam konteks itu, jika ada pihak yang mengingatkan agar eksekutif tidak memolitisasi program yang memang sudah ada anggaranya, bisa dipahami. Hal seperti itu memang mesti diingatkan oleh kubu legislatif agar tidak terlena. Namun, pada sisi lain juga mencuatkan klaim lain. Ada semacam kecemburuan politik. Wajar saja.
Hanya saja, yang perlu dijadikan titik pengawasan kolektif adalah jika muncul klaim berlebihan dan menyesatkan yang justru membodohkan masyarakat. Tidak menyuguhkan pelajaran politik mencerdaskan. Pengakuan warga di lingkungan Bonto Kelurahan Kolo, ada stiker bakal calon tertentu yang ikut dalam kantung plastik Sembako untuk warga adalah contoh. Selain itu, pembagian yang dipusatkan di Posko pemenangan pasangan tertentu dengan tim sukses sebagai operator pembagi, membungkus opini publik. Jika pengakuan itu valid, maka itulah yang perlu dikritik dintip dan tentu saja tidak boleh dibiarkan.
Kita mengharapkan mengiringi hari-hari menjelang pemilihan umum, masing-masing menunjukkan cara-cara bermartabat untuk meraih simpati publik. Cara bermartabat akan menjadi modal kepercayaan masyarakat, sebaliknya perilaku tidak bermartabat mesti dicurigai akan menjadi pintu masuk untuk ‘niat terselubung mengobrak-abrik’ sesuatu jika nanti berkuasa. Nah, masyarakat mesti cerdas memilah… (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
