Pada sebagian daerah sejumlah kalangan menganggap aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai “musuh” karena sikap represif dan pola pelayanan yang tidak memuaskan. Tidak ayal, kondisi itu menyebabkan jarak hubungan antara masyarakat dengan aparat. Namun, pada lingkup Kabupaten Bima, pandangan tersebut mulai bergeser seiring komunikasi dan pola persuasif yang diterapkan Kapolres setempat. Berikut catatan Fachrunnas.
Reformasi Polri mengamanatkan sejumlah hasil positif, di antaranya cara pemecahan kasus atau masalah hukum yang mengutamakan pendekatan komunikasi atau cara persuasive. Satu di antaranya menggunakan pola dari bawah ke atas (bottom-up), yang artinya tidak semua kasus didorong ke ranah hukum, tetapi sebagian bisa diselesaikan secara kekeluargaan, sepanjang tidak melabrak substansi ketentuan yang berlaku. Pola tersebut, kini diterapkan Kapolres Bima Kabupaten, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Dede Alamsyah, S.IK. Di antaranya membentuk Forum Pemuda Peduli Kantibmas (FPPK).
Menurut Dede, secara umum tugas aparat Kepolisian adalah melindungi atau mengayomi masyarakat, bukan hanya sekadar simbol tanpa makna. Bila diartikan secara sederhana, maka tugas Polri hampir sama yang dilakukan para ulama atau kyai, membenahi akhlak atau karakter manusia. Sebab, secara praktis bila karakter positif dalam masyarakat sudah terbentuk, maka hasilnya secara jelas berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum dan tata kehidupan masyarakat.
“Saya selalu menekankan kepada teman-teman anggota untuk mengutamakan pendekatan komunikasi. Perlakukan sama, baik untuk masalah teroris, masalah lain. Karena kalau akhlak semua masyarakat sudah baik, buat apalagi Polisi harus tangkap,” katanya usai kegiatan Jumat Bersih di Polres Bima, Jumat lalu.
Pola pendekatan komunikasi melalui upaya pencegahan (preventif dan preentif) itu juga yang ditekankan kepada mitra Polres Bima Kabupaten, FPPK. Forum tersebut diharapkan lebih gesit karena komposisinya merupakan masyarakat sipil, sehingga lebih dekat dan mengenal komponen lingkungan sekitar dalam menyuarakkan pesan-pesan Kantibmas.
“Saya dan teman-teman anggota juga selalu membagi tugas untuk penyuluhan atau ceramah agama, terutama untuk para tahanan di sini dan itu kita lakukan hingga mereka dipindahkan ke Rutan, karena saya yakin jika akhlak seseorang sudah bagus maka kasus kriminal secara tidak langsung juga akan menurun,” ungkap Dede.
Sebagai bentuk keseriusan melaksanakan pola persuasif, Polres Bima Kabupaten juga melibatkan FPPK Kecamatan Woha untuk pengamanan Pilkades Talabiu, beberapa waktu lalu. Jumat (1/3) lalu menggalakkan gotong- royong membersihkan masjid dan kantor desa setempat. Tidak hanya dalam masyarakat, penguatan kekeluargaan juga diterapkan pada lingkungan Resort. Meski pola lunak atau persuasif lebih ditonjolkan, untuk urusan disiplin tidak langsung berkompromi, termasuk tindakan tidak sesuai prosedur yang dilakukan anggotanya. Mereka dibina atau ditindak sesuai tingkatan kesalahan yang dilakukan.
“Kalau untuk urusan tugas ada mekanisme dan tahapan atau prosedurnya, kita selalu tekankan itu kepada anggota. Karena hukum itu tidak mengenal aparat atau sipil, kita harus mengikuti prosedur, karena kalau tidak salahsatunya bisa di-pra peradilan-kan,” katanya.
Kini, selain di Kecamatan Woha, Polres Bima Kabupaten juga akan mengukuhkan pengurus FPPK di Kecamatan Soromandi. Selain bertugas menyampaikan pesan-pesan Kantibmas, personel forum juga menjadi perpanjangan-tangan aparat dalam meneruskan informasi yang bersifat intelejen terkait kasus kriminal, seperti Narkoba, Curanmor maupun penyakit masyarakat (Togel). Selain itu, bisa bertugas sebagai satuan pengaman awal bila terjadi insiden atau penangkapan tersangka oleh massa.
Kepala Bagian Humas Polres Bima Kabupaten, AKP H. Sarujin, SH, mengungkapkan, upaya lain aparat setempat menurunkan kasus kriminal, dilakukan melaui upaya pencegahan dalam kelompok rentan, terutama remaja. Setiap bulan, Polres rutin membina siswa, terutama berkaitan dampak bahaya Narkoba dan konsekuensi hukumnya, serta tatacara berkendaraan dan ketentuannya.
“Secara bergilir setiap Perwira di Polres Bima, rutin keliling menyuluh siswa dengan menjadi Inspektur apel pagi, mendorong partisipasi sekolah dan masyarakat untuk menaati peraturan. Kami juga keliling dakwah ke desa-desa dan sambil menyelipkan materi tentang kesadaran hukum,” katanya.
Pola baru yang diterapkan Polres Bima tersebut direspons berbeda oleh masyarakat. Ada yang pesimis dan menganggap hanya strategi belaka tanpa implementasi, namun tidak sedikit juga yang mengancungi jempol.
Lain ladang, lain pula belalang. Lain orang, lain pula karakternya, lain pemimpin lain pula sistem kerjanya. Sejumlah peribahasa tersebut tampaknya cukup tepat menggambarkan tanggapan sebagian warga Kabupaten Bima terhadap pola pelayanan yang diterapkan Kepolisian Resort (Polres) Bima Kabupaten Bima.
“Menurut kami gebrakan Kapolres sekarang sudah jauh lebih baik dibandingkan pejabat-pejabat sebelumnya, dibandingkan Polres lain khususnya di lingkup Bima dan Dompu. Respons terhadap informasi dan penangan kasus lebih cepat, sehingga kami pun bersyukur,” ungkap Gafur, Sekretaris FPPK Kecamatan Woha.
Bahkan, untuk memotivasi anggota forum yang dibentuk Kapolres mengalokasikan anggaran khusus dari pundi pribadi, misalnya untuk pembelian seragam PDL dan kaos, maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan masyarakat. “Kami tidak ingin mengurangi atau menambah-nambah, respons Kapolres dan jajarannya sangat cepat, misalnya bila menerima laporan dari masyarakat. Selain itu, sering turun lapangan bersama masyarakat. Kapolres juga memberikan santunan pribadi untuk korban ledakan di Talabiu, 10 juta beberapa bulan lalu. Saya kira cara-cara komunikasi ini meningkatkan respon positif dan partisipasi bagus dari masyarakat untuk masalah keamanan,” katanya.
Menurut pemuda Talabiu ini, pola yang diterapkan Polres Bima Kabupaten ini harus menjadi contoh bagi satuan atau lembaga hukum lainnya. Jangan sampai muncul kesan ada jarak antara aparat dengan masyarakat sipil.
Dia yakin kalau masyarakat sudah menganggap aparat sebagai kawan, maka partisipasi mereka juga semakin tinggi. Bisa dilihat sekarang, salahsatu yang diterapkan Polres Bima, mereka sangat ramah, menyapa setiap tamu atau warga yang ke Resort. “Kalau pelayanan sudah bagus, maka secara langsung juga masyarakat akan segan,” katanya.
Pemuda Soromandi, Abdul Hamid, menyatakan, pola yang diterapkan Polres Bima Kabupaten harus dipertahankan dan diimplementasikan oleh seluruh anggota resort setempat. Bila aparat Kepolisian selalu bekerja sesuai koridor maka akan selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat.
“Bukan saja pemimpin atau Kepala Daerah yang berprestasi yang mendapatkan tempat layak, aparat juga akan mendapatkan hal sama juga bekerja proporsional dan prefesional, menaati kode etik. Kita bisa lihat itu dari respons positif masyarakat terhadap KPK, rakyat memberikan A plus, karena dianggap pro-aspirasi masyarakat,” katanya. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
