Kota Bima, Bimakini.com.- Gesekan antar-pendukung pasangan calon Wali dan Wakil Wali Kota Bima periode 2013-2018 sudah terlihat. Seiiring juga dengan kian meningkatnya blusukan pasangan calon ke masyarakat. Bias menjamurnya posko memberi sumbangsih besar terjadinya konflik tersebut. Hal itu dikatakan Direktur Masyarakat untuk Transparansi Daerah (Mantanda), salah satu elemen Gerakan Masyarakat Pemilih Cerdas (GEMA-PIS), Firdus Djalal.
Dikatakan Firdaus, fakta gesekan antar-pendukung itu dilihatnya sendiri. Ketika ada kunjungan pasangan calon ke salah satu kelurahan. Meski gesekan tidak merembes luas, namun potensi itu sudah terlihat. “Itu terjadi, karena antar-satu posko dengan lainnya sangat berdekatan,” katanya dalam siaran persnya ke Bimakini.com, Minggu (7/4).
Menjamurnya Posko ini, kata Firdaus, sudah lama menjadi kekuatiran. Namun tidak melihat ada respon cepat untuk meminimalisir setiap potensi konflik yang terlihat. Pembatasan posko menjadi hal mendesak dan tidak boleh terlalu lama ditunda.
“Dengan begitu banyaknya posko seolah menciptakan polarisasi baru di tengah masyarakat. Ini bisa berdampak negative, ketika tidak mampu dikelola secara professional,” katanya.
Terciptanya polarisasi baru ini, kata dia, ancaman bagi stabilitas daerah. Apalagi Bima sangat rentan dengan konfli dan menjadi bom waktu. “Ini bisa menjadi bom waktu, menghancurkan nilai-nilai soliditas dan silaturrahmi yang ada di masyarakat. Perpecahan itu menjadi embrio lahirnya konflik sebagai bias Pemilukada,” ujarnya.
Ini, kata dia, akan mencoreng nama Kota Bima ketika konflik itu terjadi. Apalagi kepolisian sudah menjadikan Pemilukada Kota Bima sebagai yang terawan di bandingkan pemilihan Gubernur NTB dan Bupati Lombok Timur.
“Untuk itu kami mengajak semua pihak untuk lebih dewasa dalam menyikapi dinamika Pemilukada, agar tercipta pemilu yang jujur, adil, anti politik uang serta damai,” ajaknya.(BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.