menteri pemberdayaan perempuan
Kota Bima, Bimakini.com.- Wali Kota Bima, HM. Qurais, mengapresiasi kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Linda Amelia Sari Gumelar di Kota Bima. Linda menghadiri kegiatan rapat koordinasi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan di Convention Hall Paruga Nae Kota Bima, Selasa (2/4).
Qurais berharap, Menteri menyampaikan kondisi Kota Bima dan pembangunannya, termasuk percepatan ekonomi dan pariwisata saat rapat kabinet. Hal itu demi dukungan terhadap pembangunan Kota Bima yang telah dan sedang digenjot saat ini.
“Mohon Ibu Menteri menyampaikan saat rapat kabinet untuk percepatan pembangunan Kota Bima. Permohonan ini merupakan permohonan anak (rakyat Kota Bima) kepada ibunya demi kelangsungan hidup masyarakat yang sejahtera,” terangnya.
Sebelumnya, Wali Kota menggambarkan secara singkat kondisi Kota Bima. Katanya, tidak lama lagi (10 April) Kota Bima dengan luas wilayah 222,5 kilometer persegi itu akan merayakan Hari Jadi ke-11.
Jumlah penduduk Kota Bima sebanyak 150.070 jiwa, terdiri dari 49 persen laki-laki dan 51 persen perempuan. “Hampir 90 persen infrastruktur jalan sudah di-hotmix,” katanya.
Selain itu, melalui polesan selama memimpin, wali kota membeberkan rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 7,6 persen. Kemudian, angka kemiskinan 12 persen di bawah nasional. “Pariwisata juga sedang kita genjot dan masuk dalam zona percepatan ekonomi,” ujarnya.
Qurais juga menyampaikan peranan organisasi wanita seperti PKK dan GOW di Kota Bima, sangat aktif mendukung pembangunan, kinerja pemerintah, dan membantu pemberdayaan perempuan. Ini isyarat dari Gubernur NTB, Dr. HM. Zainul Majdi, MA. Dia akan mendukung program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dengan memudahkan akses perempuan di Provinsi NTB. Hanya saja, memerjuangkan gender tidak berarti mendikotomikan keberadaan laki-laki.
Hal itu disampaikan saat membuka rapat koordinasi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan Keluarga Berencana di Convention Hall Paruga Nae Kota Bima, Selasa (2/4).
Dikatakannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang titik tekannya tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. “Salahsatunya kita menerapkan persalinan yang harus bersertifikasi,” katanya.
Selain itu, Pemprov NTB saat ini membuat program 1.000 usaha baru dan peserta usaha baru itu didominasi kaum perempuan. “Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak digenjot di NTB,” ujar Gubernur. (BE.19)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
