Politik

KPU dan Panwaslu Tepis Asumsi Ada Konflik

Klarifikasi KPU dan Panwas

Kota Bima, Bimakini.com.- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bima, Selasa (16/4) siang, duduk bersama  mengelarifikasi munculnya asumsi publik bahwa hubungan mereka tidak harmonis. Dua lembaga penyelenggara Pemilu itu mengaku tidak pernah berkonflik dan tetap sinergis dalam melaksanakan tugas.

Dalam pertemuan yang digelar di ruangan rapat KPU Kota Bima itu, hadir tiga Komisioner KPU, yakni Drs. Gufran, M.Si, Fatmatul Fitriah, SH, dan Sri Nuryati, SE. Anggota Panwaslu yang hadir adalah Ir. Khairuddin M.Ali, M.AP dan Asmah, S.Sos.
Di depan sejumlah awak media, anggota KPU Kota Bima, Drs. Gufran, M.Si, mengungkapkan bahwa KPU dan Panwaslu merupakan dua lembaga penyelanggara Pemilu yang tidak bisa dipisahkan karena tugas dan fungsi yang saling mendukung. Untuk itu, diakuinya,  tidak mungkin ada konflik karena akan berpengaruh besar terhadap kesuksesan penyelenggaran Pemilu.
     “Kalau ada informasi hubungan KPU dan Panwaslu tidak harmonis, kami harus meluruskannya karena itu tidak benar. Sejauh ini kami telah berjalan sesuai aturan normatif dan selama proses tahapan Pemilukada berjalan tetap selalu berkoordinasi dengan baik,” terangnya.
      Dicontohkannya, seperti dalam setiap kegiatan KPU, pihaknya selalu menginformasikan kepada Panwaslu meskipun hanya dalam bentuk surat tembusan. Apalagi, ketika diadakan acara yang bersifat formal, pasti mengundang Panwaslu secara resmi. Koordinasi itu diakui selalu berjalan baik dan tidak pernah ada masalah.
       Bahkan, katanya, KPU seringkali meminta pandangan kepada Panwaslu apabila ada persoalan yang memang membutuhkan masukan. Selain itu, Panwaslu diakui selalu proaktif berkoordinasi dengan KPU dalam berbagai hal yang menyangkut tugas dan tanggungjawabnya.
     Hal senada dikemukakan anggota Panwaslu Kota Bima, Ir. Khairuddin M. Ali, M.AP. Diakuinya, KPU dan Panwaslu memiliki tugas yang sama yakni sebagai penyelanggara Pemilu, meskipun secara teknis tugasnya berbeda.
      Panwaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya Pemilukada, bukan hanya proses dan tahapan, tetapi juga perilaku pihak yang diawasi. Apabila menemukan ada pelanggaran, pihaknya akan menindak tegas sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.
     “Kami keras karena tidak ingin ada pelanggaran sehingga proses Pemilukada berjalan dengan baik,” ujarnya.
      Dia membantah bila ada asumsi ada konflik antara KPU dan Panwaslu, karena apa yang dilakukan selama ini berdasarkan konstitusi. Apabila Panwaslu tidak menegakkan aturan, justru akan menjadi bumerang karena bisa ditindak oleh aturan.
     “Secara personal, hubungan kami dengan semua personel KPU baik-baik saja dan tidak ada masalah. Tetapi, untuk aturan main kami harus keras,” tegasnya. (BE.20)
 

Share
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top