Olahraga & Kesehatan

Paradoks NTB Lumbung Pangan dan Gizi Buruk

Bima, Bimakini.com.-  Nusa Tenggara Barat (NTB) dikenal sebagai salahsatu daerah lumbung pangan di Indonesia. Namun, kenyataannya masih ada penderita gizi buruk atau gizi kurang. Strategi penanganan sudah dilakukan oleh instansi terkait, namun hasilnya belum optimal.

Enirawan, Peneliti Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) Jakarta, mengatakan banyak program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, namun belum mengatasi masalah tersebut. Bisa saja kenyataan itu terjadi karena masalah akses program yang tidak menyentuh langsung ke sasaran rumah-tangga (RT).
Masalah gizi buruk, katanya, Posyandu sebagai ujung tombak untuk mengidentifikasi kasus kesehatan masyarakat dan perlu dioptimalkan. Apalagi, sekarang ada Permendagri Nomor 19 Tahun  2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu, dengan 10 layanan. Program layanan itu, bahkan sudah ada inovasi sendiri dilakukan oleh masyarakat. Seperti memadukan Posyandu dengan pendidikan anak usia dini (PAUD), meski Permendagri itu belum disosialisasikan.
    “Ini berarti ada inovasi sendiri dilakukan oleh masyarakat,” katanya saat diskusi Integrasi Layanan Sosial di Posyandu oleh SOLUD NTB di Kafe Kitani, Sabtu (27/4).
    Kepala BPPKB Kabupaten Bima, Drs, Arifuddin, mengatakan Posyandu sesuangguhnya lahir dari, oleh dan untuk masyarakat. Posyandu adalah milik bersama dan tugas pemerintah adalah memfasilitasinya.
Dikatakannya, saat ini sudah banyak kader posyandu yang dididik. Namun, kadang terkendala, ketika yang dilatih di desa tersebut,  pindah domisili. Selain faktor tidak adanya jaminan bagi para kader.
   “Beberapa Posyandu berkembang, awalnya dari bawah pohon hingga memiliki tempat permanen,” ujarnya.
     Chandra, Ketua Forum Posyandu Kecamatan Bolo, mengeritik kurangnya pelatihan bagi kader Posyandu dan itu berimbas pada pengetahuan kader tentang pelayanan, termasuk soal system pendataan. “Kadang data Posyandu ada ketika lomba,” ujarnya.
     Saat diskusi itu, dirumuskan sejumlah rekomendasi. Terutama peran aktif semua instansi yang terkait dengan optimalisasi pelayanan posyandu. Karena cukup banyak instansi yang terkait dan mendukung peran Posyandu, termasuk dipandang perlunya ketegasan dari kepala daerah ke pemerintah desa agar menjadikan posyandu program unggulan. (BE.16)

Share
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top