Connect with us

Ketik yang Anda cari

Politik

Penyelenggara Pemilu harus Atensi Potensi Golput!

 

Kota Bima, Bimakini.com.-  Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bima dan Provinsi NTB tinggal menghitung hari. Jika tidak ada aral melintang akan dilaksanakan Senin (13/5). Nah, Akademisi STKIP Bima, Alfi Syahrin, M.Si, mengingatkan penyelenggara Pemilu agar bekerja maksimal, memastikan seluruh tahapan berlangsung normatif dan meminimalisasi potensi golongan putih (Golput).

Menurutnya, salahsatu indikator utama mengukur tingkat keberhasilan pesta demokrasi dilihat dari angka partisipasi masyarakat saat pemilihan. Untuk itu, seluruh penyelenggara dan pihak berkaitan harus mengatensi hal tersebut. Sebab selama ini, Golput menjadi persoalan klasik yang selalu mengulang pada setiap Pemilu di Indonesia. “Semakin mendekati hari H pelaksanaan Pemilu panitia harus berkerja maksimal, jangan sampai Pemilu gagal atau muncul proses tahapan yang pincang, penyelenggara harus mengatensi potensi Golput,” ingatnya saat dihubungi melalui telepon seluler, Minggu.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Dikatakannya, secara umum, potensi Golput basis masa yang ngambang menjadi problema setiap pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Sikap apatisme golongan tersebut   biasanya  biasanya disebabkan beberapa hal, diantaranya karena masyarakat  tidak menemukan tokoh (figur)  yang relevan dengan kemauan mereka. Selain itu,  karena memang  pemimpin (elit) yang sebelumnya berekuasa tidak mampu menunjukkan kinerja  baik yang mencerminkan ekspektasi publik.  Faktor lain karena keraguan terhadap komitmen penguasa pasca-pesta demokrasi untuk merealisasikan janji yang disampaikan saat kampnaye. 

“Misalnya menciptakan program-program yang inovatif, peningkatan kualitas SDM, pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, dan akses lain  berkaitan dengan pembangunan. Sehingga masyarakat mengambil kesimpulan siapapun yang terpilih akan sama saja, hingga akhirnya memilih Golput,” katanya. 

Alfin mengamati, hingga beberapa hari menjalang hari H pemilihan, nyaris tidak ada pasangan yang maksimal menyampaikan program atau visi-misi. Persoalan tersebut sangat berpotensi memantik semakin terbentuknya kelompok Golput. “Hal yang paling penting bagaimana kesiapan panitia, karena yang menjadi penentu keberhasilan (Pemilu), yaitu penyelenggara Pemilu, terutama  berkaitan dengan yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran Pilkada, ketaatan terhadap aturan,” katanya.
 

Diingatkannya, persoalan lain yang mesti menjadi atensi penyelenggara, yakni berkaitan potensi intimidasi terhadap PNS oleh peserta yang memiliki akses kuat terhadap birokrasi. Karena bukan rahasia lagi jika calon incumbent  memiliki akses itu. Pelanggaran itu bisa saja bersifat massif semakin mendekati pelaksanaan Pemilukada, meskipun pola atau sistem yang diterapkan bersifat halus dan tidak tampak menguatkan tendensi politik calon tersebut. “Tidak bisa dihindari incumbent dapat mmemanfaatkan situasi, memobilisasi agen-agen untuk kepentingannya seperti Timses. Tetapi, dalam politik hal seperti hal yang sulit dihindari, karena politik itu bukan berbicara sesuatu yang terlalu normatif, tetapi ada tafsiran di luar aturan normatif yang memungkinkan calon itu memanfatakan posisinya,” katanya.
 

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Alumnus Universitas Makassar ini sepakat dengan pandangan Peniliti Central Election for Political Parti (CEPP) UI Link, bahwa implementasi demokrasi di Bima baru berjalan pada aspek   prosedural, belum mencapai substansi Pemilu. Menurutnya, bila melihat fenomena dan dinamika saat awal proses Pemilukada Kota, bisa ditarik kesimpulan adanya pertarungan dua mesin birokrasi kendati tidak tampak secara utuh atau langsung. Dua elit tersebut  menunjukkan superioritas dengan kebesaran histroris sebagai penguasa, sedangkan penguasa yang lainnya menunjukkan kebesaran sebagai elit yang memiliki pengaru  dan sejarah panjang dalam basis ekonomi. 

“Sehingga perturangan ini seolah-olah melibatkan dua atau tiga gengsi.  Bisa dikategorikan dua mesin birokrasi meskipun tidak terlihat dalam tataran normatif. Tetapi, melihat aroma dan kecendrungan terjadi sepertinya mengarah pada pertarungan dua mesin birokrasi.  Nah, persoalan netralitas PNS salahsatunya yang mesti jadi atensi penyelenggara,” katanya. (BE.17)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pendidikan

Bima, Bimakini.com.- Program pemberian tunjangan profesi menjadi sorotan 3,7 juta guru di Indonesia. Hal itu setelah munculnya kabar akan dihapuskan oleh Mendikbud Muhajir Effendy....

Pemerintahan

Bima, Bimakini.com.-Sekitar 58 desa di Kabupaten Bima akan menggelar pemilihan kepala desa (kades) secara serentak. Momen Pilkades harus dipandang sama dengan Pemilihan Kepala Daerah...

Pemerintahan

Dompu, Bimakini.com.- Pemuda diharapkan meningkatkan wawasan kebangsaan, juga sebagai elemen menjaga harmoni kehidupan bangsa. Saat ini, banyak yang bisa memengaruhi cara berfikir dan bertindak...

Peristiwa

Kota Bima, Bimakini.com.- Bima memiliki sumber daya manusia (SDM) dalam bidang penulisan, baik sastra maupun kebudayaan. N. Marewa salah satu contoh penulis novel yang...

Politik

Kota Bima, Bimakini.com.- Meski pelaksanaan Pemilu 2014 telah berlalu dari ingatan masyarakat Kota Bima, berikut hiruk-pikuk dan dinamikanya, namun tetap saja menyisakan persoalan. Tingkat...