Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Setiap Pihak harus Ciptakan Kondusivitas Daerah!

Kota Bima, Bimakini.com.-  Aksi anarkis sejumlah elemen dan pendukung pasangan calon di sekitar Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Kota Bima, Senin, dikuatirkan berdampak luas dan memengaruhi geliat ekonomi masyarakat. Termasuk pembangunan daerah ke depan. Untuk itu, seluruh pihak diharapkan berkomitmen mewujudkan keamanan daerah.

Ketua Pembina HIPMI Kota Bima, Jaharuddin HMS, meminta setiap pihak mewujudkan Bima yang aman, sesuai komitmen bersama dalam nota kesepakatan siap-menang siap kalah sebelum beberapa pekan sebelum pencoblosan. “Yang namanya kekuasaan itu normatif, saya tidak menampik apa yang terjadi merupakan bentuk menyampaikan aspirasinya. Tapi, mari kita semua menciptakan suasana aman. kalau ada ketidakpuasan terhadap hasil misalnya money politics ada jalurnya di Pengadilan Negeri, kalau sengketa hasil ada jalurnya di MK,” katanya melalui telepon seluler, kemarin.

Wakil Ketua KADIN Kota Bima ini menguatirkan ekses Pemilukada bisa berimbas buruk terhadap pembangunan dan roda perekonomian masyarakat. Terutama berkaitan dengan iklim investasi, meskipun secara umum saat ini berlangsung biasa saja. Namun, seluruh pihak yang memiliki kepentingan diharapkan memikirkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. 

Iklan. Geser untuk terus membaca.

“Dimana-mana Pemilu langsung pasti punya dampak. Tapi mari kita hormati lembaga penyelenggara Pemilu. Kalau ada persoalan tempuh melalui proses normatif, melalui jalurnya. Kita harus gentleman. Hasil Pemilukada kemarin itu bukan kemenangan salahsatu pihak, tetapi kemenangan rakyat. Itulah  pilihan rakyat,” katanya.

Dia mengharapkan, setiap pihak bisa menciptakan pendidikan dan kedewasaan berpolitik dalam masyarakat. Menyampaikan segala aspirasi secara santun, tanpa mencinderai kepentingan masyarakat. Bila ada proses yang terciderai harus menempuh jalur sesuai ketentuan. Kalau memang persoalannya pemilih di bawah umur, nanti MK akan menerbitkan amar putusan mengadakan pemungutan ulang di TPS yang mungkin ada pemilih di bawah umur. 
     “Tapi kalau untuk Pemilu ulang secara menyeluruh saya kita tidak. Tapi kita berharap semua pihak mengikuti kaidah-kaidah atau jalur yang ditetapkan, ciptakan kondusivitas daerah,” katanya. (BE.17)

 

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pendidikan

Bima, Bimakini.com.- Program pemberian tunjangan profesi menjadi sorotan 3,7 juta guru di Indonesia. Hal itu setelah munculnya kabar akan dihapuskan oleh Mendikbud Muhajir Effendy....

Pemerintahan

Bima, Bimakini.com.-Sekitar 58 desa di Kabupaten Bima akan menggelar pemilihan kepala desa (kades) secara serentak. Momen Pilkades harus dipandang sama dengan Pemilihan Kepala Daerah...

Pemerintahan

Dompu, Bimakini.com.- Pemuda diharapkan meningkatkan wawasan kebangsaan, juga sebagai elemen menjaga harmoni kehidupan bangsa. Saat ini, banyak yang bisa memengaruhi cara berfikir dan bertindak...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.com.- Pemerintah Pusat mengumumkan pencabutan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) karena dinilai menghambat investasi, Senin lalu. Pesan berantai yang beredar di masyarakat menyebutkan,...

Pendidikan

Bima, Bimakini.com.- Pengelolaan asset Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bima harus dikelola dengan baik. Asset adalah inventaris organisasi yang selalu ada jika dibutuhkan.