Bima, Bimakini.com.- Teluk Waworada yang terletak di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berbatasan dengan wilayah samudera Hindia, termasuk dalam kawasan setiga karang dunia (The Coral Triangle). Hal tersebut mengemuka dalam pemaparan yang disampaikan Initiative Manager Lesser Sunda Sustaninable Fishheries TNC, Hirmen Syofyanto, saat pemaparan P2B di Kecamatan Langgudu, Senin (20/5) lalu.
Dijelaskannya, The Coral Triangle merupakan kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi dengan sebaran terumbu karang yang luas dan keragaman hayati spesies, sekaligus merupakan habitat kritis. Sejatinya, keberadaan Teluk Waworada bermakna strategis bagi Kabupaten Bima dalam pembangunan daerah, karena keberadaaan sumberdaya lautnya. Potensi lestari sumberdaya ikan di Teluk Waworada juga menghadapi berbagai permasalahan, seperti perusakan terumbu karang, penurunan populasi hewan penting, praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, dan lain sebagainya.
Menyadari akan pentingnya kelestarian sumberdaya kelautan Teluk Waworada, Pemerintah Kabupaten Bima dan sejumlah lembaga terkait atas dukungan masyarakat berupaya mengembangkan Program Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan. Caranya memerbaiki sistem perikanan akses terbuka dengan cara menerapkan sistem pengelolaan perikanan berbasis hak masyarakat setempat dan menciptakan insentif-insentif ekonomi. Seperti harga ikan yang lebih tinggi bagi nelayan, guna mendorong perubahan praktik penangkapan ikan menjadi lebih lestari.
Dikatakannyam satu langkah awal dalam perbaikan sistem perikanan adalah untuk mendapatkan kajian yang tepat atas populasi ikan saat ini. Walaupun penghitungan penting telah memberikan indikasi bahwa populasi ikan di Indonesia sudah tereksploitasi seacara berlebih atau penuh, masih diperlukan data stok ikan yang lebih baik dari kawasan Teluk Waworada untuk dapat mengembangkan solusi yang tepat dan menerapkan praktik penganangkapan yang berkelanjutan.
Katanya, Kawasan Konservasilaut (KKL), khususnya kawasan “larang tangkap atau perlindungan”, telah menunjukkan mampu meningkatkan kelimpahan ikan, ukuran, keragaman dan daya tahan sumberdaya perikanan. Perikanan berbasis hak masyarakat memungkinkan pengambilan keputusan dan tanggungjawab memelihara stok ikan tetap tersedia, berada pada masing-masing nelayan. Sistem ini mendorong kolaborasi dan menghindari kemungkinan persaingan yang tidaksehat yang dapat berakibat pada musnahnya populasi ikan. Melibatkan para pihak pada setiap tatanan dalam menuju system pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di tingkat lokal untuk membentuk sebuah kelembagaan yang terdiri dari para pemangku kepentingan local termasuk wakil-wakil dari pemerintahan, masyarakat, sektor swasta dan akademisi.
Ditambahkannya, upaya Pemerintah Kabupaten Bima dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan berupaya menunjukkan bagaimana industri dapat berbagi keuntungan finansial dengan nelayan lokal sebagai imbalan dari praktik penangkapan ikan yang bertanggungjawab. Memerlihatkan bahwa perikanan yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan pendapatan nelayan serta menjaga habitat laut. Menginspirasikan kolaborasi yang kuat,” jelas Hirmen. (BE.17)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.