audiensi KNPI Kab Bima dengan Polres soal konflik.
Bima, Bimakini.com.- Berbagai upaya dan langkah telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi konflik di Tolouwi dan Waro Kecamatan Monta. Hanya saja, upaya itu belum berhasil meredam konflik yang terjadi. Dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk mencari solusi, tidak terkecuali generasi muda.
Hal itu disampaikan Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Darmawan Sutawijaya, Tim Asistensi Penanganan Konflik Sosial Mabes Polri, saat menerima audiensi Pengurus KNPI Kabupaten Bima, Jumat (28/6) di Polres Bima Kabupaten.
Darmawan mengaku kehadirannya di Bima atas perintah langsung Kapolri untuk menganalisis bagaimana penyelesaian konflik sosial. Hasil orientasinya di lapangan bahwa konflik sosial ini sudah berulangkali terjadi. Sinergitas penanganan konflik sosial ini sangat dibutuhkan, tidak bisa hanya mengandalkan aparat Kepolisian, karena masing-masing memiliki peran dan tugas.
“Perlu ada sinergitas, sebelumnya sudah meminta masukan dari Muspida dan Bupati. Kontribusi Pemda dalam penanganan konflik ini sangat besar,” katanya.
Langkah yang sudah dilakukan, kata dia, mulai pembentukan Polisi Masyarakat berbasis profesi, kegiatan gotong-royong, membentuk zona deteksi intelijen, koordinasi dengan aparat desa, tokoh masyarakat, serta juga korban. Kenyataan yang terjadi hasil pertemuan dengan Muspida, tidak semua melaksanakan apa yang menjadi tugasnya.
Katanya, sekat jalan antardua desa yang berkonflik juga sudah dibuat, termasuk mengawal aktivitas keseharian warga. Apa yang menjadi tugas Kepolisian sudah dilakukan, hanya saja tidak mungkin dilakukan sendiri, karena masing-masing punya perannya, termasuk Pemerintah Daerah.
Untuk itu, Darmawan sangat mengharapkan masukan dan sulusi dari genarasi muda, terutama pengurus KNPI agar memberi soluasi terhadap konflik sosial saat ini. Solusi itu, tidak hanya untuk penanganan saat ini, namun juga pra dan pascakonflik. “Saya sangat berterimakasih, ternyata ada inisiatif dari KNPI terlibat dalam penyelesaian konflik,” ujarnya.
Dia menyarankan agar pengurus KNPI tidak hanya berkoordinasi dengan Kepolisian, namun juga Kepala Daerah dan Legislatif. Misalnya, pascakonflik bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyiapkan lapangan kerja, karena hal ini bukan tanggungjawab Kepolisian, namun Pemda.
Sekretaris Umum DPD KNPI Kabupaten Bima, Muhammad Firdaus, M,Pd, mengatakan pihaknya ingin mengambil bagian dalam menyikapi masalah konflik ini. Termasuk akan berkoordinasi dengan Bupati Bima, bagaimana penganan konflik ini secara bersama dan sinergis.
Ketua Bidang Hukum dan Politik, Abdullah, SH, juga menginginkan bagaimana sinergitas pada semua lembaga. Jangan sampai hanya ada satu institusi yang bekerja, sedangkan yang lainnya tidak. “Jika satu lembaga dengan lainnya sulit untuk berkomunikasi, maka kami akan coba jembatani. Termasuk ingin memertanyakan juga peran legislatif,” ujarnya.
Namun, dia mengharapkan Kepolisian tetap menegakkan supremasi hukum dalam penanganan konflik. Tidak berada dalam satu kelompok masyarakat, namun menjadi penengah.
Saat pertemuan itu disepakati juga untuk mengadakan penyuluhan hukum bersama Kepolisian dan KNPI Kabupaten Bima. (BE.16/K09)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
