ilustrasi
Aksi kekerasan melibatkan mahasiswa Bima-Dompu di Kota Mataram, pekan lalu. Seorang mahasiswa tewas bersimbah darah dan satu lainnya sekarat. Kasus yang diduga muncul secara personal merembet dalam eskalasi yang lebih luas. Melibatkan banyak orang. Kaum muda etnis Mbojo itu menunjukkan sikap ketidakmampuan mengendalikan diri. Mereka mengumbar kekerasan menggunakan senjata tajam. Kita pantas prihatin.
Apa yang terjadi terhadap kaum intelektual muda itu? Idealnya mereka tetap menyelesaikan persoalan, serumit apapun, dalam konteks keintelektualan. Warna intelektualitas inilah yang mesti terus dipertegas dan dijadikan identitas dalam keseluruhan aspek keseharian. Menyimpang dari alur ini menguatirkan. Warna kekerasan yang menghinggapi mahasiswa adalah sinyal buruk bagi tatanan masa depan daerah ini.
Pemerintah Daerah mesti segera menyikapi persoalan tersebut dan memfasilitasi perdamaian antara dua kelompokitu. Masalahnya, ketegangan itu tidaklah tunggal, karena akan berdampak luas bagi suasana psikologis rekan-rekan mereka dari dua pihak. Agresivitas respons pihak korban adalah sisi yang perlu diwaspadai. Perdamaian itu urgen karena misi kemahasiswaan mereka harus dijaga, mereka merantauuntukmenimba ilmu, bukannya membangun friksi atau kegiatan kontraproduktif lainnya.
Seperti biasanya dalam konflik, selalu terdapat kecenderungan menyamaratakan atau ‘menyapu bersih’ objek yang dijadikan sasaran balas dendam. Tidak peduli apakah ada kaitannya, yang penting satu daerah. Kecenderungan liar inilah yang menguatirkan karena menjauhkan substansi penyelesaian konflik. Saat ini saja, sebagian mahasiswa resah karena dibayangi beragam isu yang menghambat mobilitas. Lagi-lagi, bisa menghambat agenda perkuliahan.
Sekali lagi, kita mengharapkan tidak ada respons berlebihan yang ditunjukkan dan mengembalikan semua persoalan pada mekanisme hukum. Persoalan hukum selayaknya dikedepankan untuk mengusut dan meminta pertanggungjawaban. Hukum yang berkeadilan diharapkan menjadi payung bersama untuk menuntaskan segala permasalahan. Pemerintah Daerah, Bima dan Dompu, diharapkan segera mengatensi kasus itu, terutama dampak kemungkinan lanjutannya. Masalahnya, seperti yang diingatkan sebelumnya, konflik personal selalu berpotensi dibawa ke ranah masal sehingga mengancam stabilitas dan harmoni. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
