ilustrasi
Oleh: Sofiyan Asy’ari
Pemerintah berencana akan menaikkan lagi harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebagai kompensasi bagi masyarakat kecil, ditawarkan kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat BLSM). Rencananya bantuan senilai Rp150ribu per bulan diperuntukkan bagi 180 juta rumah tangga. Lamanya antara lima hingga enam bulan, agar masyarakat miskin tidak tertekan dengan kemungkinan melonjaknya harga bahan kebutuhan pokok.
Rencana kenaikan BBM ini pun mendapat reaksi beragam dari masyarakat. Tidak hanya dilevel bawah, namun juga ditingkat elit politik. Seperti halnya PDIP yang menolak rencana kenaikan tersebut, demikian juga PKS. Meski PKS sendiri setuju dengan adanya BLSM. Lepas dari penolakan itu bermuatan kepentingan politik jelang 2014 atau tidak, namun patut dianalisa.
Ada juga bahkan aksi penolakan BBM yang dilakukan oleh kalangan jurnalis. Apalagi menganggap kesejahteraan wartawan juga masih jauh dari harapan. Pertimbangan pemerintah sendiri, karena ingin mengurangi beban subsidi BBM yang dinilai sangat besar. Apalagi yang paling diuntungkan dengan besarnya subsidi BBM adalah kalangan menengah ke atas.
Polemik BBM memang ibarat dua sisi mata uang. Satu sisi subsidi lebih menguntungkan kelompok tertentu, masyarakat seolah dikorbankan. Ketika subsidi dikurangani dan pengurangan itu dialihkan, menjadi beban bagi masyarakat. Karena harus siap dengan konsekuensi kenaikan harga BBM, salah satunya kenaikan harga sembako.
Sebagian kalangan menganggap bahwa saat ini kebijakan subsidi BBM adalah sebuah kesalahan dan harus dihentikan. Subsidi BBM dinilai sebagai suatu pemborosan dan memberatkan APBN. Kondisi ini sebetulnya sudah menggejala sejak lama, namun pemerintah tidak berani menghentikan subsidi BBM karena dinilai sebagai kebijakan yang tidak populis.
Alasan kedua untuk menghentikan subsidi BBM adalah bahwa kebijakan subsidi BBM dinilai tidak tepat sasaran. Selama ini, sekitar 70% subsidi BBM hanya dinikmati oleh orang kaya. Anggaran untuk pendanaan subsidi BBM dinilai akan lebih tepat sasaran jika dialihkan untuk program-program pembangunan yang menyentuh rakyat miskin.
Hanya saja ada keraguan dari publik. Seperti disuarakan massa HMI MPO saat aksi Kamis (13/6), menilai anggaran potongan subsidi kerap salah arah. Menjadi peluang bagi kelompok tertentu untuk tetap meraup keuntungan. Seperti BLSM yang tidak tepat penerimanya, karena penyelewangan.
Ada alasan lain juga, yakni harga BBM di Indonesia lebih murah dibandingkan negara tetangga, sehingga berpotensi untuk terjadi penyelundupan dan segala bentuk kecurangan. Fakta tentang penyelundupan itupun sudah terjadi, beberapa berhasil digagalkan angkatan laut.
Kekuatiran berikutnya, adanya efek domino yang terjadi apabila subsidi BBM dikurangi atau dicabut. Harga bahan pokok akan ikut naik, sehingga masyarakat kecil dianggap masih membutuhkan subsidi pemerintah. Lantas sampai kapan subsidi dapat dipertahankan, jika kian menguntungkan kelompok kaya. Memang perlu ada Kemandirian Tanpa Subsidi, meski bukan pilihan mudah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi keharusan untuk mengimbangi kebijakan itu.
Sementara itu, berdasarkan hitungan Kementerian Keuangan, kenaikan harga BBM juga mengakibatkan angka kemiskinan hingga akhir 2013 meningkat hingga 13,11 persen. Tetapi dengan adanya program kompensasi termasuk BLSM, kenaikan angka kemiskinan dapat ditekan menjadi 11,22 persen. Benarkah? (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
