Kota Bima, Bimakini.com.- Penerapan Kurikulum 2013 kini mulai diimplementasikan secara nasional. Hanya saja, penerapannya akan dilakukan secara bertahap dan tidak menyeluruh pada semua provinsi di Indonesia.
Bagaimana dengan Kota Bima?
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima, Drs. Suriadi, M.Si, mengatakan Kota Bima siap melaksanakan Kurikulum 2013. Hanya saja, penerapannya pada semua sekolah masih menunggu petunjuk selanjutnya dari Pemerintah Pusat.
“Kita masih terus berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai bagaimana penerapannya nanti,” jelas Suriadi di SMPN 8 Kota Bima, Rabu (12/6).
Diakuinya, meski Kota Bima telah siap menerapkan kurikulum baru tersebut, tetapi kendala yang dihadapi yakni keberadaan buku yang berisi kurikulum tersebut hingga kini belum ada karena menunggu dari Pemerintah Pusat. Guru yang akan mengajarkan kurikulum itu nanti mesti mengikuti pelatihan khusus.
Dikutip dalam surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada Rabu (5/6) lalu bernomor 0128/MPK/KR/2013, sebagaimana tertera pada situs http://www.kemdiknas.go.id, menerangkan bahwa penerapan Kurikulum 2013 pada Juli mendatang baru ditetapkan untuk 6.325 sekolah yang tersebar di 295 kabupaten/kota.
Sekolah lain yang berminat juga boleh melaksanakan kurikulum baru tersebut. Namun, pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi sekolah yang bukan sasaran jika berminat menerapkan Kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru nanti.
Sekolah yang tidak termasuk sekolah sasaran untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013 bisa menerapkan secara mandiri. Namun, pelaksanaannya harus di bawah koordinasi dinas pendidikan daerah.
Oleh karena itu, Dinas Pendidikan di daerah diminta mendaftarkan sekolah yang berminat menerapkan Kurikulum 2013 melalui laman http://kurikulum.kemdikbud.go.id paling lambat 14 Juni. Dalam pendaftaran, Dinas Pendidikan diminta memerhatikan soal ketersediaan guru, akreditasi, dan waktu persiapan yang memadai.
Sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 secara mandiri menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Anggaran pengadaan buku siswa dan guru ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Demikian juga pelatihan guru secara mandiri bisa dilakukan dengan anggaran sendiri, tetapi tetap berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyediaan instruktur yang diperlukan.
Penerapan Kurikulum 2013 tahun ini dimulai untuk kelas I dan IV SD, kelas VII SMP, dan kelas X SMA/SMK. Meskipun persiapan Kurikulum 2013 dikritik karena terkesan dipaksakan, Nuh mengatakan, implementasi pengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 ini siap sesuai jadwal. (BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
