Connect with us

Ketik yang Anda cari

Hukum & Kriminal

Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Baru dan Fersi

ilustrasi

Kota Bima, Bimakini.com.- Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6) sore, memutuskan perkara nomor 60/PHPU.D-XI/2013 soal sengketa Pemilukada Kota Bima sore yang diajukan tim Ferra-Natsir (Fersi). Dalam amar putusannya, MK menolak seluruh gugatan pasangan itu. Begitu pun perkara nomor 61/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan pasangan Soesi-Rum (Baru) dinyatakan tidak dapat diterima.

Amar putusan tersebut dilansir MK dalam situs resmi http://www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Dikutip pada salinan Putusan sidang nomor 60/PHPU.D-XI/2013 amar putusan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi. Mereka adalah M. Akil Mochtar (selaku Ketua merangkap Anggota), Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman (masing-masing sebagai Anggota) yang diucapkan dalam sidang pleno MK terbuka untuk umum. Hakim MK didampingi Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

Bunyi amar putusan tersebut sebagai berikut. Dalam Eksepsi, MK menolak eksepsi termohon dan pihak terkait, sedangkan Dalam Pokok Perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Satu diantaranya pertimbangan MK yakni tidak terbukti bahwa Termohon (KPU) dan Pihak Terkait (Qurma Manis) telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang secara signifikan memengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, semua dalil pemohon a quo (Fersi) tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, MK berkesimpulan antara lain Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum dan dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Sedangkan Amar putusan pemohon nomor 61/PHPU.D-XI/2013 (Baru) menyatakan, Dalam Eksepsi; menerima eksepsi termohon dan Pihak Terkait, objek permohonan pemohon salah, sedangkan dalam Pokok Perkara; permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Pertimbangan MK di antaranya yakni menyatakan Eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah  beralasan menurut hokum, maka kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggat waktu pengajuan permohonan, dan eksepsi Termohon lainnya, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. (BE.20)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Hukum & Kriminal

  Jakarta, Bimakini.- PTUN Serang Mewajibkan Rektor UIN Jakarta Prof. Amany Lubis untuk Mencabut SK Pemberhentian dan Mewajibkan Untuk Merehabilitasi Nama Baik dan Memulihkan...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Kegiatan pencetakan sawah baru di So Mboda Rato Desa Rato Kecamatan Bolo, diklaim dari dana aspirasi anggota DPRD Kabupaten Bima, Ahmad Dahlan,...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Sikap penolakan sejumlah kepala sekolah  terhadap mutasi dan rotasi  yang dilakukan Pemkab Bima beberapa hari lalu, ditanggapi dingin oleh Pemkab karena hal...

Hukum & Kriminal

Bima, Bimakini.com.- Maraknya penjual petasan saat  bulan Ramadan   menjadi atensi aparat Kepolisian. Selain meresahkan masyarakat yang sedang beribadah, juga membahayakan.

Hukum & Kriminal

Bima, Bimakini.com.-  Kontroversi pembagian los pasar Tente semakin meruncing saja. Pembahasan yang berkali-kali dilakukan, belum menemukan titik temu penyelesaian. Aksi demo saling menyuarakan aspirasi...