Connect with us

Ketik yang Anda cari

Peristiwa

Mengapa Sultan ke-16 Bima harus Dilantik?

H Ferry Zulkarnain

Bima, Bimakini.com.- Mengapa harus ada pelantikan Sultan ke-16 Bima saat sekarang? Pertanyaan inilah yang diajukan oleh sebagian kelompok masyarakat dan kini menjadi bahan perbincangan. Rupanya, Ketua Majelis Adat Bima, Dr. Hj. Siti Maryam Salahuddin, SH, juga sudah membaca arah pikiran publik seperti itu. Saat Diskusi Publik bertema membedah penobatan Ferry Zulkarnain sebagai Sultan ke-16 Bima  ditinjau dari berbagai aspek, Ina Kau Mari—panggilan akrabnya—menjelaskannya.

Dia  mengatakan  dulu kerajaan Bima dibentuk karena adanya pergolakan rakyat yang diakui oleh pemerintah Hindia Belanda, yang pada akhirnya dimenangkan oleh kerajaan Bima. Dibentuknya kerajaan  atas dasar kesepakatan para ncuhi. Mengapa harus ada pelantikan Sultan Bima sekarang ini, karena memang  secara simbol daerah kerajaan Bima tidak ada sejak Sultan Abdul Kahir. 

“Ferry Zulkarnain, dilantik jadi Raja adalah untuk menjalankan kewajibannya sebagai keturunan langsung kerajaan,  maka perlu dilantik Sultan Bima, tentunya dengan garis keturunan yang memiliki trah kerajaan,” ujarnya di aula PKK Kabupaten Bima, Kamis lalu.

       Soal terbentuknya Majelis Adat Dana Mbojo, katanya, untuk menjaga dan melestarikan  adat- istiadat, tradisi, dan nilai-nilai budaya yang luhur. Termasuk diantaranya melaksanakan tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan upacara adat Hanta Ua Pua dan melaksanakan pelantikan Sultan Bima sekarang,  untuk melanjutkan warisan budaya dan adat-istiadat secara turun- temurun.

        Secara kepemerintahan, lanjutnya, Kesultanan Bima memiliki wilayah tersendiri yang bergerak pada bidang budaya dan adat-istiadat yang berbeda dari Pemerintah Daerah Kesulatanan Bima memiliki struktur tersendiri dan memiliki aturan yang telah diwarisi sejak Sultan Abil Khair Sirajuddin pada masa memerintah tahun 1608-1682.  “Dalam acara penobatan Sultan Bima tanggal 4 Juli nanti, kalaupun ada anggaran dari Pemerintah Daerah itu hanya bantuan sosial yang memang dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan sosial,” ungkapnya.

       Narasumber lainnya, Syarif Ahmad, M.Si, memberikan pandangan dari sudut politik. Katanya,  penobatan Sultan Bima merupakan peristiwa budaya  “Kesultanan merupakan sumber budaya di tengah masyarakat, Sultan sebagai sumber integritas yang merupakan simbol kebudayaan, bukan bagian dari  rentetan pergulatan politik,” ujarnya.

    Namun, dia tidak mengomentarinya dari sisi hokum dan sejarah.  “Kalau secara eksplisit  tentang hukum  maupun  sejarah Bima, saya tidak berhak memasuki wilayah itu karena ada yang lebih paham soal itu,” katanya.

        Pandangan berbeda diungkapkan oleh Muslimin Hamzah, S.Pd. Dia mengatakan pelantikan Sultan Bima merupakan praktik feodalisme untuk melanggengkan kekuasaan keluarga Ferry Julkarnain. Pelantikan tersebut penuh nuansa politis.

      “Pelantikan Ferry Julkarnain sebagai sultan Bima hanya untuk melanggengkan kekuasaan dinasti Ferry saja,  tanpa memikirkan pengorbanan berbagai pelaku sejarah pada daerah lainnya di Bima,”  ujarnya.

       Selain itu, katanya, dasar pelantikan Sultan karena memang sebelumnya Ferry Zulkarnain telah dinobatkan menjadi  Putra Mahkota (Jenateke), “Penyebutan Jenateke kenapa harus saat ini baru muncul, Jenateke itu tidak ada saat ini. Jenateke itu muncul saat Abdul Kahir saja. Jadi tidak ada Jenateke selanjutnya,” katanya.

       Diskusi Publik itu diselenggarakan oleh NTB Center dan diikuti oleh peserta dari berbagai elemen. Namun, di antara peserta sempat tegang. Panitia dan moderator pun kewalahan menengahi. Untungnya, kejadian itu tidak meluas. (K09)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait

Hukum & Kriminal

Bima, Bimakini.com.-  Dua pemuda yang diduga terlibat kasus penjambretan terhadap Suryani, SPd, telah dibawa ke Mapolres Bima. Mereka tiba  Jumat (05/08/2016) dinihari sekitar pukul...

Pendidikan

Bima, Bimakini.com.- Program pemberian tunjangan profesi menjadi sorotan 3,7 juta guru di Indonesia. Hal itu setelah munculnya kabar akan dihapuskan oleh Mendikbud Muhajir Effendy....

Pemerintahan

Bima, Bimakini.com.-Sekitar 58 desa di Kabupaten Bima akan menggelar pemilihan kepala desa (kades) secara serentak. Momen Pilkades harus dipandang sama dengan Pemilihan Kepala Daerah...

Pemerintahan

Dompu, Bimakini.com.- Pemuda diharapkan meningkatkan wawasan kebangsaan, juga sebagai elemen menjaga harmoni kehidupan bangsa. Saat ini, banyak yang bisa memengaruhi cara berfikir dan bertindak...

Jalan-jalan

Tulisan ini merupakan bagian awal dari kisah yang lebih panjang tentang perjalanan Syahrir Idris menjelajah desa dan kota, pedalaman, dan pesisir Amerika. Selain itu, bunga...