Bima, Bimakini.com.- Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengharuskan lembaga pemerintahan memberi ruang kepada publik untuk mengetahui hal bukan rahasia. Termasuk kemudahan bagi publik mengakses APBD Kabupaten Bima. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus memuatnya dalam situs atau wibside resmi Pemerintah Daerah.
Hal itu dikatakan anggota DPRD Kabupaten Bima, Drs. H. Mustahid, kepada wartawan, Rabu (26/6).
Dikatakannya, tidak ada lagi hal yang rahasia soal APBD, apalagi merupakan produk peraturan daerah (Perda), sehingga ketentuannya publik harus mengetahuinya. “Karena APBD itu Perda, maka masyarakat berhak mengetahui, seperti Perda lainnya. Untuk itu masukkan saja ke wibsite Pemkab Bima agar mudah diakses,” ujarnya di sekretariat DPRD Kabupaten Bima.
Dijelaskannya, kemudahan mengakses APBD maka pengawasan dapat melibatkan masyarakat. Tugas pengawasan tidak hanya melekat pada DPRD atas kerja dan kinerja pemerintahan. “Semua orang bisa mengawasi pelaksanaan APBD, tidak hanya oleh DPRD,” kata duta PKB ini.
Selama ini, kata dia, masih ada ketertutupan dalam pelaksanaan program atau proyek. Ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2009 mengharuskan adanya papan nama proyek, kenyataannya tidak selalu ada. “Jangankan masyarakat yang tidak tahu, kadang Dewan juga tidak mengetahui ada proyek di lokasi itu,” katanya. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
