H A Rahman H Abidin
Kota Bima, Bimakini.com.- Wali Kota Bima, HM. Qurais, mengatakan kompleksitas permasalahan kemiskinan membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun, penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal.
Untuk itu, katanya, diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.
Katanya, melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan subjek upaya penanggulangan kemiskinan.
Dikatakannya, manfaat kehadiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan sangat dirasakan oleh masyarakat, karena berbagai program dan kegiatan yang dicanangkan oleh PNPM dapat diintegrasikan dengan program kelurahan, maka segala masalah kemiskinan dapat sedikit teratasi. Contoh program PNPM antara lain, perbaikan jalan dan membangun drainase, program rehabilitasi rumah KK miskin. Program atau kegiatan harus diusahakan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin.
“Kita semua tentu ingin memberdayakan masyarakat agar mereka mampu, perlahan-lahan, terlepas dari jeratan kemiskinan,” katanya saat pembukaan Lokakarya Mid–Review Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) Kota Bima Tahun 2013 di Paruga Nae, Selasa, seperti dikutip Kabag Humas dan Protokol Setda, Drs. Is Fahmin, dalam pernyataan pers.
Dijelaskannya, Kota Bima merupakan satu di antara daerah otonom yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata lebih dari 5 persen per tahun dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Bahkan,tingkat pertumbuhan ekonomi pada sektor perdagangan dan jasa mencapai sebesar lebih dari 7 persen per tahun. Kondisi tersebut, walaupun memberikan pengaruh positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya.
Akan tetapim katanya,juga belum memberikan pengaruh yang sama bagi sekelompok kecil masyarakat yang tidak mampu memanfaatkan geliat aktivitas ekonomi yang cukup tinggi tersebut. Akibatnya sekelompok kecil masyarakat yang tidak mampu tersebut harus berhadapan dengan situasi kemiskinan yang tidak diinginkannya.
Sejak tahun 2000, ujarnya,Pemerintah membuat konsep program penanggulangan kemiskinan yang bersifat berkelanjutan dan berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan. Program tersebut mulai dilaksanakan di Kota sejak tahun 2004 dengan nama Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
Kegiatan tersebut dihadiri unsur legislatif, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah para pimpinan satuan kerja, koordinator badan keswadayaan masyarakat, para tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan perwakilan media. (BE.12)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
