Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Raperda KTM Ditargetkan Rampung Tahun 2013

Bima, Bimakini.com.- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Tambora ditargetkan harus rampung tahun ini. Alasannya, karena tahun 2014 akan dilaksanakan peringatan dua abad letusan gunung Tambora. Selain mendorong percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Anggota DPRD Kabupaten Bima, Ahmad Yani Umar, SE.I, M.Pd, mengatakan belum lama ini diadakan studi banding ke KTM di Desa Telang Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Studi banding itu untuk melihat bagaimana program KTM, karena dari 12 kabupaten, Banyuasin yang paling bagus. “Kami mendapat rekomendasi untuk studi banding di Banyuasin. Meskipun setelah kami ke sana, secara geografis berbeda. Di sana kawasan lahannya dataran rendah atau rawa, sementara Tambora pegunungan dan hutan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (26/6).

Namun, kata Yani, ada beberapa catatan yang dapat diadopsi pelaksanaannya, yakni perubahan pola pikir masyarakat setempat dalam pengelolaan KTP. Masyarakat di Banyuasin umumnya yang bermukim adalah transmigran, sedangkandi Tambora bercampur dengan penduduk lokal.

Dikatakannya, perlunya Perda tentang KTM Tambora agar pembangunan dikawasan itu lebih cepat dan terarah. Menjadikan KTM Tambora sebagai kawasan pengembangan pertanian, peternakan, perkebunan, serta pertambangan sebagai potensi unggulan. “Tambora juga memiliki peninggalan sejarah, yakni bekas lutusan gunung itu dan tahun 2014 akan diperingatu dua abad letusannya,” kata duta Partai Hanura ini.

Di KTM Tambora, kata dia, sarana seperti sekolah, Puskesmas, dan kantor sudah tersedia. Di Banyuasin selain sarana itu, terdapat BMT, penggilingan, dan Pondok Pesantren.  “Ada delapan Kementerian yang akan menggarap KTM Tambora, untuk itu Perda-nya harus dipercepat. Ditargetkan tahun ini Perda itu sudah disahkan,” katanya.(BE.16)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

NTB

Mataram, Bimakini.- Rapat Paripurna Pertama DPRD Provinsi NTB masa persidangan II, terkait penyampaian empat buah rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB, berlangsung Senin (20/7/2020), di...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- DPRD Kota Bima, Senin (2/3) menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Raperda diajukan Pemkot Bima. Yaitu tentang pengelolaan dan...

Politik

Bima, Bimakini.- DPRD Kabupaten Bima akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Pembentukan Pansus itu melalui Keputusan Pimpinan Dewan...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) mengatur tentang perubahan status OPD di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  pembentukan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bima disahkan  oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima. Pengesahan...