Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Anggaran Belum Berpihak pada Sektor Pertanian

Bima, Bimakini.com.- Anggaran yang ada saat ini dinilai belum berpihak sepenuhnya pada sektor pertanian.  Padahal sektor ini mendominasi kegiatan ekonomi masyarakat. Berbagai infrastruktur pendukung agar pertanian lebih berkembang, belum optimal menjadi perhatian.

Penilaian itu diungkapkan oleh anggota DPRD Kabupaten Bima, Sukrin HT, MPd dan Muhammad Amirnullah, SE.   Kondisi saat ini yang harus mendapat perhatian segera adalah normalisasi sungai dan perbagaikan berbagai dam. Di wilayah  Ambalawi, Wera, Sape membutuhkan sentuhan itu, karena menjadi urat nadi masyarakat.

Sukrin mengatakan di wilayah daerah pemilihannya, setiap tahun selalu ada banjir sungai yang mengakibatkan kerusakan dam.  Salah satunya terjadi, karena pendangkalan sungai akibat banjir terus menerus. Sasarannya juga adalah  Dam yang ada, sehingga  berdampak besar bagi petani.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Dicontohkan Duta PAN ini,  Dam di Nunggi menjadi urat nadi petani. Kini kondisinya memerihatinkan, normalisasi sungai harus menjadi kebijakan pemerntah terhadap petani.  “Pendangkalan ini terjadi mulai dari hulu ke hilir,” ujarnya pada Bimakini.com di DPRD Kabupaten Bima, beberapa waktu lalu.

Diakuinya,  beberapa kali ada anggaran rehab dam yang diterjang banjir, namun rusak kembali. Itu karena masalah utamanya, pendangkalan sungai tidak diatasi. “Di Wera saat ini ada anggaran 2,5 miliar untuk pembangunan Paruga Nae. Ini menjadi salah satu aspires masyarakat,  meski urgensi untuk pertanian jauh lebih penting,” ungkapnya.

Hal sama dikatakan oleh Muhammad Amirnullah, SE, sungai mulai dari Desa Sari mengalami pendangkalan, hingga ke hilir.  Kondisi parah semakin terjadi ketika banjir melanda. Tidak hanya mengakibatkan pendangkalan sungai, namun juga merusak lahan pertanian warga. “Normalisasi harus dilakukan sebagai salah satu kebijakan terhadap sector pertanian,” ujarnya.

Maman panggilan akrab duta PAN ini, menyorot anggaran yang cukup besar untuk penataan lapangan senilai Rp11 miliar di Bima bagian Barat. Selain itu kerapnya muncul program tiba-tiba setelah pembahasan KUA-PPAS. “Perbaikan program  pembangunan daerah sangat dibutuhkan, untuk itu pokok-pokok pikiran dari dewan juga harus diperhatikan,” katanya. (BE.16)

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Pencairan Uang Persiapan (UP) Tahun 2021 hingga menjelang pertengahan Februari masih belum bisa dicairkan oleh Bagian Keuangan. Pertayaannya dari mana uang...

Peristiwa

Bima, Bimakini.- Bagaimana kondisi sektor pertanian setelah banjir bandang melanda wilayah Kabupaten Bima pada Minggu (26/3) sore lalu? Lumayan parah! Berdasarkan laporan sementara dari...

Pemerintahan

  Kota Bima, Bimakini.-  Terjangan banjir bandang di Kota Bima Bima, tidak hanya meluluhlantakkan rumah dan pemukiman warga, tetapi juga telah menghancurkan lahan pertanian...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Audiensi Kepala Dinas (Kadis) Pertanaian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dispertapa) Kabupaten Bima, yang didampingi oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Bima, Ilham...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Tidak saja Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi yang mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp200 miliar lebih. Dinas Kelautan dan...