Dra Hj Mulyati, MM/ Wakil Ketua Komisi IV.
Bima, Bimakini.com.- Tingginya belanja aparatur dibandingkan belanja publik, implikasinya adalah tidak adanya penerimaan formasi umum dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Meski demikian, Pemkab Bima yang anggarannya 70 persen untuk aparatur, mendapat formasi dari honor. Namun, besarnya jumlah pegawai bisa menjadi ancaman serius, tidak adanya anggaran untuk rakyat. Hal itu dikatakan anggota DPRD Kabupaten Bima, Dra. Hj. Mulyati, MM, Jumat.
Dikatakannya, jumlah pegawai saat ini sangat banyak, sehingga makin berat membebani anggaran. Hal ini harus menjadi perhatian agar publik tidak dirugikan. “Apa kita harus menyerahkan sepenuhnya anggaran itu untuk aparatur semua,” ujarnya.
Hal sama dikatakan oleh anggota DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Aminurlah, SE. Saat ini anggaran tersedot cukup banyak, apalagi proyeksi tambahan pegawai tahun 2014 sebanyak 800 orang. Jika demikian, maka pegawai akan melampaui angka belasan ribu.
“Belum lagi dengan jumlah egawai honor, untuk gaji honorer saja menyedot anggaran 13 miliar rupiah per tahunnya,” ujarnya.
Dibandingkannya dengan Kabupaten Tanggerang yang jumlah pegawainya hanya 10.000 dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta. Sementara Kabupaten Bima yang jumlah penduduknya 600 ribu lebih, jumlah pegawainya lebih banyak. “Kalau seperti ini APBD hanya untuk urusi pemerintahan saja, lantas kapan urus rakyat. Jadinya jauh harapan untuk sejehterakan rakyat,” katanya. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
