Syarif Ahmad/Pengamat Politik
Kota Bima, Bimakini.com.- Calon anggota legislatif (caleg) yang akan maju pada pemilihn 2014 dinilai tidak akan terlalu menjanjikan. Kecenderungan politisi di daerah hanya mencari pekerjaan dengan menjadi anggota dewan. Padahal, menjadi wakil rakyat adalah perjuangan mengabdi untuk rakyat. Hal itu dikemukakan pengamat politik STISIP Mbojo Bima, Syarif Ahmad, MSi, Selasa (9/7).
Selama ini, kata Syarif, anggota dewan tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal. Namun hanya menjadikannya sebagai tempat untuk “menunggu” pendapatan. “Tidak lebih DPRD seperti perusahaan Negara atau menjadi pegawai BUMN. Padahal minimal menjadi anggota dewan itu perjuangan idea tau gagasan,” katanya di Santi.
Pegawai BUMN saja, kata Syarif, berfikur pula tentang profesionalisme. Ini akibat pola rekruitmen di partai yang sangat lemah. Bahkan caleg perempuan banyak yang tidak memiliki latar belakang mendukung sebagai anggota dewan nantinya. “Kasihan jika hanya Ibu Rumah Tangga yang dijadikan sebagai caleg, karena miskin kader atau tidak memiliki pola pendidikan kader yang baik,” ungkapnya.
Tiga fungsi yang dimiliki dewan, kata dia, pertama regulasi atau legislasi. Apa yang selama ini diperjuangkan untuk rakyat Bima dengan fungsi ini, karena menyangkut hajat hidup rakyat. Fungsi lainnya, anggaran. Bagaimana alokasi anggaran bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
“Fungsi ketiga adalah control atau pengawasan. Tiga fungsi ini menurut saya di Bima semuanya lemah. Politik anggaran yang ada tidak mencerminkan keberpihakan ke rakyat,” ujarnya.
Bima sendiri adalah wilayah pertanian. Katanya, sampai saat ini tidak ada reulasi jelas mengenai pertanian. Apalagi petani sering dihadapkan pada masalah obat-obatan yang langka dan mahal. Saat panen, harga hasil pertanian turun, harga naik, obat-obatan juga ikut.
“Perlu dipikirkan juga bagaimana membangun pasar induk. Bahkan bisa tiga wilayah, Dompu, Kota dan Kabupaten Bima. Apalagi memiliki hasil pertanian yang sama. Dengan pasar induk, maka petani terlindungi dari permainan spekulan atau tengkulak,” ujarnya.
Selain itu, Syarif juga menyorot soal control atau pengawasan oleh dewan terhadap eksekutif. Selama ini dinilai tidak optimal, karena dari segi kemampuan, legislatih lemah, kalah dengan eksekutif. “Bagaimana anggota dewan yang hanya tamatan paket C bisa mengawasi kerja eksekutif yang dari segi pendidikan lebih tinggi,” ujarnya.
Dikatakannya, jangan hanya karena istri pejabat atau memiliki kemampuan ekonomi, sehingga serta merta mencalonkan diri. Masyarakat harus melihat rekam jejak calon legislative, karena akan mencerminkan bagaimana kedepannya. “Lihat apalah mereka punya pengalaman sosial kemasyarakat atau tidak,” pungkasnya. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
