Kota Bima, Bimakini.com.- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima mengaku tidak bertanggungjawab terhadap kisruh data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang kini diprotes oleh masyarakat pada berbagai wilayah. Penentuan nama penerima dana kompensasi BBM itu bukanlah diatur BPS, melainkan kewenangan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Kepala BPS Kota Bima, Drs. Sapirin, mengaku basis data yang dipakai Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BLSM memang merupakan hasil pendataan BPS melalui PPLS pada tahun 2011. Pendataan ketika itu dilakukan atas Instruksi Presiden dan mengharuskan semua masyarakat miskin didata, tanpa terkecuali.
Bagaimana mekanisme pendataannya? Mekanisme pendataan yang dipakai, jelasnya, tanpa menggunakan kriteria atau standarisasi kemiskinan. Namun, petugas PPLS yang telah dibina mendatangi semua Ketua Rukun Tetangga pada setiap kelurahan membawa formulir dan meminta Ketua RT untuk menyebutkan warga miskin yang diketahui agar dicatat.
“Ketua RT menggunakan persepsinya siapa warga miskin yang diketahui. Tetapi, kami tegaskan bahwa petugas PPLS telah disetujui Kelurahan dan Camat,” ungkapnya ditemui di kantor BPS, Senin lalu.
Atas dasar itu, kata Sapirin, keliru apabila RT, Lurah, dan Camat tidak mengetahui adanya pendataan tahun 2011 lalu. Meskipun tidak mengetahui dalam konteks masyarakat yang menerima dana BLSM. Sebab, masyarakat miskin yang didata adalah atas usulan dari bawah kemudian dikirim ke Pemerintah Pusat melalui TNP2K.
Namun, lanjut Sapirin, persoalannya dalam hal penyaluran BLSM pihaknya tidak berwenang menentukan penerima karena sebagai penyedia data. Begitu pun pihak kelurahan, kecamatan maupun kota, bukan pihak yang berkompeten untuk diprotes masyarakat. “Cuma, kita menyayangkan data tahun 2011 itu langsung dipakai begitu saja tanpa diverifikasi lagi,” ujarnya.
Menurutnya, wajar saja akan memunculkan persoalan apabila data tersebut tidak diperbaharui lagi sebelum penyaluran BLSM. Masalahnya, dipastikan banyak perubahan yang terjadi terhadap masyarakat selama tiga tahun terakhir. Bisa saja ada yang sudah meninggal, berubah status sosial dari masyarakat biasa menjadi PNS, bahkan yang kaya menjadi miskin.
Katanya, penyebab lain banyaknya warga miskin yang tidak menerima BLSM lanjut dia yakni, diduga lantaran tidak sesuainya dana yang dikirim pemerintah dengan jumlah penerima yang diusulkan berdasarkan data. “Tapi, dalam hal menentukan penerimanya bukanlah BPS melainkan TNP2K,” tandasnya. (BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
