Bima, Bimakini.com.- Perusahaan Daerah (PD) merupakan satu di antara potensi aset yang harus dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, PD diharapkan memacu peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Namun, jika tidak menunjukkan perkembangan, perlu dipertimbangkan melikuidasi atau menutupnya.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Fraksi Persatuan Bintang Keadilan Peduli Demokrasi (FPBKPD), Dra. Hj. Mulyati, MM, Senin (1/7) saat sidang paripurna, atas penjelasan Bupati Bima terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012.
Beberapa PD yang menyumbang pendapatan minim adalah BPR Pesisir hanya menyumbang Rp49 juta, LKP Maria Rp7 juta. “Sedangkan Perusahaan milik daerah yang belum menyumbang sama sekali bagian labanya adalah PDAM, PD Wawo, LKP Nipa, padahal ketiganya memerolah dana yang cukup besar,” ujarnya.
Kata Mulyati, PDAM mendapat gelontoran dana mencapai Rp7.067.930.478, PD Wawo sebesar Rp3.252.775.000 dan LKP Nipa Rp308.5000.000. Dari segi perkembangan aset dan penyetoran masih jauh dari harapan Perlu ada langkah kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam menyikapi masalah ini, baik restrukturisasi manajemen maupun melikuidasinya. PDAM yang jumlah pegawainya cukup besar dan tidak sebanding dengan pelanggan, perlu melakukan restrukturisasi. Sementara PD Wawo yang dianggap jauh dari harapan, dapat dipertimbangkan untuk dilikuidasi.
“Kami juga mendesak agar Komisi II segera menyusun Raperda Inisiatif tentang BUMD yang didalamnya akan membahas regulasi terkait keberadaan Perusahaan milik daerah,” ujarnya.
Pandangan sama juga disampaikan, Fahrirahman, ST, dari Fraksi PAN. Dikatakannya, masalah pengelolaan PD masih menyisakan banyak masalah. Terutama berkaitan soal profesionalitas dan integritas pengelolanya. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
