Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Komisi B tidak Mau Gegabah Soal Putusan PTUN!

Pasangan Qurma Manis

Kota Bima, Bimakini.com.- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram yang mengabulkan gugatan penggugat Ir. Hj. Rr. Soesi Wiedhiartini dan Muhammad Rum, SH (Baru) melawan tergugat KPU  Kota Bima dan H. A. Rahman H. Abidin, SE, dalam perkara nomor Pilkada Nomor 23/G/2013/PTUN.MTR hingga kini masih menjadi perbincangan hangat publik Kota Bima. Bagaimana reaksi Ketua Komisi B DPRD Kota Bima, Ahmad Gani, SH?

Dia mengaku, tidak ingin gegabah dengan langsung bersikap merespons hasil putusan tersebut. Sebab, harus menunggu hingga tahapan akhir keluarnya putusan inkrah yang memiliki kepastian hukum.

Menurutnya, dalam putusan yang membatalkan Keputusan Ketua KPU Kota Bima Nomor: 18/kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang penetapan Nama Pasangan Calon Wali dan Wakil Wali Kota Bima dan membatalkan pula Keputusan Ketua KPU Kota Bima  nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan calon terpilih pasangan HM. Qurais dan H. A. Rahman, tidak berpengaruh posisi pasangan terpilih yang telah dilantik 24 Juli 2013 lalu tersebut.

“Putusan PTUN kan hanya membatalkan keputusan KPU Kota Bima, bukan keputusan Mendagri. Jadi, kami di Dewan masih menunggu proses hukum tersebut baru bersikap. Apalagi, putusan PTUN Mataram tidak ada kaitannya dengan pelantikan,” ujarnya ditemui Bimakini.com, Senin (12/8), di gedung DPRD Kota Bima.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Diakuinya, saat ini Kuasa  Hukum para tergugat, yakni KPU Kota Bima maupun H. A. Rahman sudah mengajukan banding di PTUN Surabaya. “Kita tunggu hasilnya, bukan hanya di PTUN Surabaya, bahkan mungkin kasus ini tetap berlanjut hingga kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung,” terangnya.

Dikatakannya, apabila dalam proses hukum tersebut sudah ada putusan inkrah, maka semua pihak harus secara bisa menerima dan melaksanakannya. “Tapi, kita tunggu sampai akhir baru menentukan sikap di lembaga legislatif ini,” tandasnya.

Apakah keputusan KPU Kota Bima yang dibatalkan oleh PTUN, lalu menjadi dasar penetapan dan pelantikan pasangan terpilih atau tidak? Ditegaskannya, putusan tersebut tidak ada kaitannya dengan pelantikan dan proses PTUN masih berlanjut. Untuk itu, disarankannya semua pihak agar menunggu hingga hasil akhir putusan. (ady)

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Hukum & Kriminal

Bima, Bimakini.-  Terkait sengketa Surat Keputusan (SK) pemecatan terhadap Sekretaris Desa (Sekdes) Lewintana, Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, Ardiansyah, SPd dimenangkan oleh Sekdes lewat PTUN...

Hukum & Kriminal

Bima, Bimakini.-  Kepala Desa (Kades) Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Muhtar H Idris mendapat surat panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram atas...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Sulaiman MT, SH, bereaksi menanggapi klarifikasi pihak eksekutif soal  putusan PTUN Mataram dalam kasus   gugatan mutasi....

Hukum & Kriminal

Bima, Bimakini.-  Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, Selasa (28/02/2017), memenangkan gugatan 16 Kepala SMA/SMK terhadap gugatan mutasi yang dilakukan Bupati Bima, Hj...

Ekonomi

Bima, Bimakini.com.- Pengadaan  bibit   kedelai  bagi  petani untuk Musim Kemarau (MK) I tahun 2016 beberapa waktu lalu yang dilakukan  sejumlah penangkar,  bukan sepenuhnya kesalahan...