aparat berjaga di Nisa-Cenggu.
Bima, Bimakini.com.- Terus berlanjutnya konflik di wilayah Bima dinilai sebagai “produk” tidak adanya komitmen dari Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan masalah sosial. Konflik yang terjadi terus merenggut korban, bahkan terbakarnya satu kampung, di Dadibou. Lalu? Jika ini terus dibiarkan, maka bisa mengancam sendi kehidupan bermasyarakat.
Hal itu dikatakan akademisi STISIP Mbojo Bima, Syarif Ahmad, M.Si, Rabu (28/8), menanggapi eskalasi konflik selama ini dan yang terbaru di Kecamatan Woha.
“Konflik sosial terus berlanjut. Inilah produk dari tidak punya komitmennya pemda dalam menyelesaikan masalah konflik,” ujarnya melalui telepon seluler.
Indikatornya, kata Syarif, adalah ketiadaan alokasi belanja publik untuk membuat peta wilayah potensi konflik. Padahal, sudah ada Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas (Satgas) Antikonflik. “Eksekutif dan legislatif tidak serius mencegah konflik di Bima, dapat dilihat dari politik kebijakan APBD,” katanya.
Satgas AntiKonflik, kata dia, mestinya sudah terbentuk di Bima, karena banyaknya konflik yang terjadi. Keberadaan Satgas ini akan membantu penanganan konflik sosial secara cepat, tepat dan terpadu. Termasuk meredam ketika ada potensi konflik yang muncul, sehingga tidak membias dan meluas.
“Konflik saat ini antara Nisa dan Cenggu adalah bagian dari kelemahan menangani konflik. Seolah kita tidak pernah mengambil pembelajaran dari konflik sebelumnya. Atau seolah konflik sebelumnya tidak pernah ada,” katanya. (pian)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
