Bupati Bima, H Ferry Zulkarnain, ST, menyampaikan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) 2013, Senin (26/8) lalu. Namun, ada sejumlah cacatan yang dianalisis oleh Jejaring Aktor (JEJAK) Bank Informasi Masyarakat Bima (BIMA). Seperti apa analisisnya?
DIREKTUR LP2DER Bima, Ir. Bambang Yusuf, mengatakan dari penyampaian KUPA oleh Bupati Bima menyebutkan sektor retribusi kesehatan atau rumah sakit penyumbang terbesar. Logika sederhanya kalau banyak orang sakit, sehingga menambah jumlah PAD, lantas apa yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk mendorong masyarakat sehat.
“Dari tujuh miliar lebih, paling besar sumbangan dari retribusi kesehatan. Artinya yang paling banyak menyumbang untuk daerah kita adalah orang sakit. Lantas mana retribusi atau pajak dari sektor lainnya,” katanya.
Menurutnya, pendapatan daerah yang terlalu besar dari retribusi tidak bagus. Mestinya sektor pajak lebih besar, terutama dari kepemilikan aset. Seperti hotel, restoran dan jasa yang memiliki aset lainnya. “Kalau semuanya sumbangannya dari retribusi, maka titik beban itu ada pada masyarakat,” ujar Bambang yang juga bagian dari JEJAK BIMA.
Lantas dimana kinerja pemerintah untuk menggenjot sektor pajak, jika semua serba retribusi? Jika orang sakit tidak banyak lagi, maka PAD akan turun. Dapat dinilai Dinas Kesehatan berhasil mendorong masyarakat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Dalam penyampaian KUPA, kata Bambang, maka dapat dilihat dalam penyampaian Bupati tentang tiga asumsi yang digunakan dalam APBD Kabupaten Bima. Pertama adalah laju inflasi dengan asumsi dari 6,35 persen menjadi 8,06 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima berkembang dari 5,9 persen menjadi 6,0 persen. “Poin ketika dalam penyampaian KUPA bupati mengatakan bertambah serta berkurangnya pendapatan daerah yang dipengaruhi kebijakan APBN dan APBD Provinsi,” ujarnya.
Perubahan kebijakan pendapatan daerah yang meningkat, kata dia, sebesar 2,31 persen atau Rp23,4 miliar, bersumber dari layanan kesehatan dan telekomunikasi sebesar Rp7,1 miliar. Pendapatan yang naik disebutkan selain dari retribusi PAD adalah dana transfer tunjangan guru dan bantuan keuangan provinsi 13,92 persen. “Kalau dilihat dari kenaikan ini, maka bukan sebagian besarnya dari jerih payah daerah, tapi dari transfer provinsi,” ujarnya.
Hal ini bisa mengindikasikan bahwa Pemda tidak memiliki semangat mendorong PAD yang signifikan. Atau dapat diistilahkan pendapatan yang tidak sehat. “Maka sebenarnya pada asumsi ketiga tidak terlihat ada dari APBN, yang ada justru pengurangan dari Provinsi dari dana bagi hasil pajak dan pendapatan daerah lainnya sebesar 3 miliar lebih,” katanya.
M. Darwis, dari Forum Lintas Aktor (FLA) mengatakan pada penyampaian KUPA 2013 oleh bupati terlihat asumsi yang tidak jelas. Dijelaskan bahwa perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun 2013 diarahkan pada revitalisasi sektor pajak, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi.
“Kalau menyebut ekstensifikasi maka sama dengan mencari sumber baru pendapatan. Lantas dari mana, pada peningkatan PAD justru hanya retribusi yang terlihat, tidak ada dari pajaknya,” ujarnya.
Disebutkan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan dengan pembaharuan data obyek pajak, peningkatan pelayanan dan perbaikan administrasi perpajakan. Peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak dan mencari sumber pendapatan lain. ”Ini seolah menjadi rangkaian kata tidak bermakna,” katanya.
Upaya lain yang dilakukan oleh Pemda, kata Darwis, meningkatkan koordinasi dengan pusat atau provinsi untuk meningkatkan pendapatan, khususnya yang bersumber dari perimpangan, dana penyesuaian, dan lainnya. Dalam istilah umumnya adalah lobi, bukan usaha sendiri dari optimalisasi potensi daerah.
Pada perubahan belanja daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013 terdapat peningkatan pada belanja pegawai sebesar Rp23,8 miliar. Belanja hibah juga meningkat Rp2 miliar dari Rp14,8 miliar. “Untuk belanja hibah ini harus diawasi ketat realisasinya, karena rawan,” katanya.
Belanja bagi hasil untuk desa terlihat hanya peningkatan Rp78 juta. Jika dibagi dengan 191 desa, maka rata-rata satu desa mendapatkan Rp400ribu lebih. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa nol. Padahal otonomi mendorong adanya distribusi pengelolaan hingga tingkat desa, melalui Alokasi Dana Desa. (pian)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
