Pelantikan PPID Kab Bima.
Bima, Bimakini.com.- Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Kabupaten Bima, Selasa (27/8/2013), dikukuhkan oleh Wakil Bupati Bima, Drs. H. Syafruddin, M.Pd, di aula kantor Pemerintah Kabupaten Bima. Zainuddin, S.Sos, MM, yang juga Kepala Dishubkominfo dilantik sebagai Ketua PPID dan Kabag Humas dan Protokol sebagai Sekretaris.
Pelantikan juga ditandai penandatanganan naskah dan penyematan pin oleh Wakil Bupati Bima kepada seluruh PPID. Setelah pelantikan dilanjutkan seminar dan lokakarya. Satu di antara narasumber adalah Ketua Komisi Informasi (KI) NTB, Agus Marta Haryadi, SE. Saat pelantikan banyak pejabat yang hadir, namun setelah itu, meninggalkan ruangan.
Padahal, semiloka yang digelar dengan dukungan AIPD dan Pattiro Cati, diharapkan dapat memberi pemahaman bagaimana tugas pokok dan fungsi PPID. Selain itu, bagaimana memroses permohonan dan sengketa informasi. “Mestinya pejabat yang sudah dilantik dapat mengikuti Semiloka agar dapat memahaminya,” kritik Agus.
Dikatakannya, KI bertugas untuk menyelesaikan sengeka informasi. Jika pemohon informasi tidak dapat apa yang diminta menganai data terkait publik. Penyelesaian sengketa informasi untuk memenuhi apa yang menjadi hak masyarakat.
Untuk mendorong keterbukaan informasi, kata dia, pihaknya melakukan berbagai hal, terutama menyosialisasikan ke publik. Apalagi, saat ini NTB secara nasional nomor urut keenam soal KI. “Ada keinginan dari Gubernur bagaimana NTB ke depan minimal nomor tiga untuk keterbukaan informasi secara nasional,” katanya.
Banyaknya kursi yang kosong, disesalkan Direktur LP2DER Bima, Ir. Bambang Yusuf. Katanya, jangan sampai pelantikan hanya dianggap sebagai kegiatan simbolik, padahal substansi terpenting selain itu adalah pemahaman tugas PPID ke depan.
Bambang mengatakan, tantangan kedepan sangat berat. Termasuk bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat. Agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam keterbukaan informasi.
Sebelumnya, Wabup Bima, Drs. H. Syafruddin, M.Pd, usai pengukuhan mengatakan PPID akan memberikan umpan balik dari masyarakat. Umpan balik yang diharapkan itu berupa aspirasi langsung dan menjadi acuan pembangunan. “Dengan adanya keterukaan informasi, bisa memberikan informasi sebenarnya kepada masyarakat. Aspirasi masyarakat itu dapat disampaikan melalui reses dewan dan juga proses Musrenbang,” ujarnya.
Implementasi dari aspirasi masyarakat itu dicantumkan dalam KUA-PPAS dan selanjutnya menjadi acuan APBD. Selanjutnya APBD akan menjadi acuan pelayanan masyarakat. “APBD 2013 sedang digodok dan secepatnya disahkan untuk membiayai pembangunan daerah,” katanya.
Assistant Program Director (APD) AIPD NTB, Anja Kusuma, mengatakan dari 20 daerah yang didukung oleh AIPD, maka Kabupaten Bima yang paling tinggi kegiatannya. Menyusul pelantikan PPID, maka tugas strategis daerah adalah keterbukaan informasi untuk pelayanan publik lebih baik.
Di NTB, pelantikan PPID Kabupaten Bima adalah yang ketiga setelah Lombok Utara dan Kabupaten Dompu. Meski demikian, Kabupaten Bima yang pelantikan PPID-nya lebih lengkap meliputi 45 SKPD dan 15 tingkat Kabupaten Bima.
Dikatakannnya, pengelolaan keuangan yang baik, salahsatu wujud pemerintahan yang bagus. Untuk mewujudkan itu dibutuhkan perbaikan tatakelola keuangan. Salahsatunya penetapan APBD tidak melewati akhir Desember.
Kepala Dishubkominfo Kabupaten Bima, Zainuddin, S.Sos, MM, yang juga Ketua PPID mengatakan keberadaan PPID untuk memberikan pelayanan lebih baik. Untuk pelaksanaannya sudah ada Standar Operasional Program (SOP) PPID. (pian)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
