Connect with us

Ketik yang Anda cari

Hukum & Kriminal

PTUN Mataram Kabulkan Gugatan Pasangan Baru

Pasangan Bunda

Kota Bima, Bimakini.com.- Ini hasil akhir proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram soal gugatan Pemilukada Kota Bima yang  dilaporkan pasangan Wali dan Wakil Wali Kota Bima, Soesi-Rum (Baru). PTUN Mataram mengabulkan gugatan Baru soal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima  Nomor 18 dan Nomor 40. Namun, pascasidang itu, Kuasa Hukum  KPU langsung mengajukan banding terhadap putusan itu.

Ketua tim pasangan Baru, Drs. Ahmad, mengaku putusan akhir pada sidang Rabu (31/7/2013) siang dimenangkan pihak penggugat terhadap tergugat KPU.PTUN Mataram mengabulkan semua gugatan pasangan Baru. Selain itu, memutuskan bahwa kemenangan pasangan Qurais-Rahman (Qurma) cacat hukum.

“Itu artinya, semua hasil akhir Pemilukada Kota Bima yang diputuskan KPU cacat dan tidak sah secara hukum karena melanggar aturan, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah,” terang Ahmad yang dihubungi Bimakini.com melalui telepon seluler, Rabu siang.

Setelah putusan itu, Ahmad meminta kepada semua pihak, terutama KPU, bisa menaatinya walaupun telah mendengar rencana tergugat ingin mengajukan banding. “Intinya kita sekarang punya kekuatan hukum berdasarkan hasil putusan inkrah PTUN Mataram,” sambung Ahmad.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Diakuinya, proses persidangan terakhir itu dimulai sekitar pukul 14.00 hingga 15.00 WITA dan tidak ada kendala karena hanya mendengarkan putusan Majelis Hakim. Hanya saja, hingga kini pihaknya masih menunggu salinan putusan dari PTUN sebagai bukti pegangan telah memenangkan persidangan.

“Informasi lebih lanjutnya belum bisa kami sampaikan karena belum memegang salinan putusan tersebut,” tandasnya.

Pada bagian lain, berkembangnya informasi mengenai hasil akhir persidangan PTUN Mataram itu  langsung  direaksi. Sejumlah pemuda yang berasal dari gabungan berbagai elemen mereaksinya dengan menggelar unjukrasa di kantor DPRD Kota Bima.

Massa mendesak semua pihak terkait dalam prosesi pelantikan Wali dan Wakil Wali Kota Bima terpilih, termasuk DPRD Kota Bima, bertanggungjawab. Sebab, putusan sela PTUN sebelumnya telah memberikan sinyal kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima agar menunda pelantikan.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

“Tapi kami melihat KPU, DPRD, dan semua pihak terkait memaksakan kehendak dengan tetap melantik pasangan Qurma dengan mengabaikan putusan sela PTUN,” ujar Irul, perwakilan massa.

Hasilnya, kata Irul, putusan akhir (inkrah) persidangan di PTUN Mataram memang dimenangkan pihak penggugat (Baru) dan memutuskan pelantikan yang telah berlangsung cacat hukum. Dengan demikian, segala proses akhir Pemilukada Kota Bima hingga pada pelantikan dinilai tidak sah.

 “Putusan ini tidak boleh diabaikan dan kami minta pertanggungjawaban KPU untuk menganulir kembali semua hasil pemilukada,” tegas Irul.

Apabila ada yang tidak mengindahkan produk hukum tersebut, terangnya, maka sama artinya telah melawan hukum dan membuat makar terhadap negara. Pihak penegak hukum berhak untuk bertindak dan mengadili.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Selain itu, lanjutnya, penegakan demokrasi yang berkeadilan dan sesuai dengan aturan yang berlaku itulah yang dipakai. KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak boleh mengabaikannya.

Pantauan Bimakini.com, jalannya aksi dijaga ketat oleh personel Kepolisian. Dua lokasi yang menjadi sasaran aksi massa yakni kantor KPU dan DPRD diamankan sejak pagi, hingga Rabu sore masih terlihat.

KPU Kota Bima yang dikonfirmasi melalui Penasehat Hukum, Syarifuddin Laquy, SH, membenarkan bahwa putusan PTUN Mataram memenangkan pasangan Baru sebagai penggugat. Dalam poin putusan itu, gugatan pasangan Baru mengenai SK KPU Kota Bima Nomor 18 dan Nomor 40 dikabulkan oleh PTUN.

Namun, kata Syarif, putusan tersebut belum berimplikasi pada hasil Pemilukada karena kliennya mengajukan banding.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Untuk itu, katanya, meskipun keputusan sudah inkrah, tetapi selanjutnya akan dilihat berdasarkan proses hukum pada PTUN dan Pengadilan Tinggi di Surabaya.

“Usai sidang, KPU melalui Kuasa Hukum langsung mengajukan banding sehingga proses masalah ini masih berlanjut,” ujarnya melalui telepon seluler, Rabu malam. (BE.20)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait

Hukum & Kriminal

  Jakarta, Bimakini.- PTUN Serang Mewajibkan Rektor UIN Jakarta Prof. Amany Lubis untuk Mencabut SK Pemberhentian dan Mewajibkan Untuk Merehabilitasi Nama Baik dan Memulihkan...

Hukum & Kriminal

Bima, Bimakini.-  Terkait sengketa Surat Keputusan (SK) pemecatan terhadap Sekretaris Desa (Sekdes) Lewintana, Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, Ardiansyah, SPd dimenangkan oleh Sekdes lewat PTUN...

Hukum & Kriminal

Bima, Bimakini.-  Kepala Desa (Kades) Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Muhtar H Idris mendapat surat panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram atas...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Sulaiman MT, SH, bereaksi menanggapi klarifikasi pihak eksekutif soal  putusan PTUN Mataram dalam kasus   gugatan mutasi....

Hukum & Kriminal

Bima, Bimakini.-  Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, Selasa (28/02/2017), memenangkan gugatan 16 Kepala SMA/SMK terhadap gugatan mutasi yang dilakukan Bupati Bima, Hj...