Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Mantanda Tuding Perencanaan Anggaran Diwarnai “Tipu-Tipu”

Mantanda Bima Tuding banyak Proyek Bermasalah,

Bima, Bimakini.com.- Massa  yang mengatasnamakan Masyarakat untuk Transparansi Daerah (Mantanda) Bima menggelar aksi di DPRD Kabupaten Bima, Rabu (18/9). Mereka menyorot perencanaan anggaran selama ini dan menuding diwarnai aksi “tipu-menipu” uang rakyat. Akibatnya, sasaran anggaran selama ini banyak menyimpang dan tidak bermanfaat.

Selain itu, mereka juga menuding perselingkuhan itu terjadi terus-menerus antara eksekutif dan legislatif. Wakil rakyat kehilangan taring, karena lebih membaluti diri untuk kepentingan sendiri, tanpa memikirkan rakyat.

Koordinator Aksi, Amiruddin, mengatakan salahsatu kasus yang saat ini patut diatensi adalah Dana Alokasi Khusus  2012 tentang Transportasi Desa (Trandes), salahsatunya pengadaan sampan fiber glass. Selain itu, proyek peningkatan jalan yang juga diduga banyak bermasalah, yang nilainya Rp4,4 miliar.  

Apalagi, kata dia, kenyataan yang terjadi, semua pekerjaan didominasi orang-orang yang  berada di lingkaran kekuasaan. Seolah dana yang dikelola adalah milik mereka sendiri, bukan rakyat.

Dewan sebagai representasi akyat, kata dia, seharusnya dapat melaksanakan tiga fungsi anggaran, legislasi, dan kontrol. Tiga fungsi ini justru tidak diefektifkan. Akibatnya anggaran banyak terbang percuma.

“Coba lihat proyek dam di Sape, baru dibangun langsung jebol. Ini menunjukkan buruknya perencanaan, sehingga uang rakyat habis percuma,” ujarnya.

Demikian juga, kata dia, pembangunan gedung Perguruan Tinggu Negeri (PTN) yang menghabiskan anggaran Rp2,5 miliar. Saat itu mendapat penolakan luar biasa dari kelompok mahasiswa, hingga gedung Dewan menjadi sasaran perusakan. “Kenyataannya penolakan itu tidak salah, karena sampai detik ini gedung PTN itu tidak bermanfaat apa-apa,” ujarnya.

Demikian juga diungkapkan Rismunandar dari Mantanda. Penataan pantai Kalaki di Desa Panda yang menghabiskan anggaran hingga Rp6 miliar. Sarana water boom menghabiskan Rp1,8 miliar, namun kenyataannya tidak sebanding dengan besarnya anggaran.

Masalah ini, kata dia, harus mendapat pengusutan tuntas dari Dewan. Jika mereka menganggap tidak ada masalah, maka nyatalah perselingkuhan yang terjadi selama ini.  Masyarakat harus terbuka matanya dalam mendukung wakil rakyat yang dapat membawa harapan besar.

“Bayangkan seandainya anggaran itu dapat dialokasikan untuk  mengatasi gizi buruk di Kabupaten Bima lebih dari 5.000 anak, maka itu jauh berarti bagi rakyat sendiri. Demikian juga untuk bantuan pendidikan dan permodalan,” katanya.

Bukan rahasia lagi, kata dia, jika orientasi pembangunan lebih ke arah fisik karena sangat menggiurkan bagi penguasa. Dari setiap proyek itu, mereka mendapatkan jatah 15 persen, sehingga mengabaikan pembangunan yang sifatnya pemberdayaan.

“Kalau uang itu terlalu besar mengalir ke rakyat mereka berfikir, tapi kalau mengalirnya deras ke kantung sendiri, maka prosesnya cepat,” ungkapnya.

Aksi yang berlangsung sekitar dua jam itu dikawal aparat Kepolisian.  Massa juga sempat kecewa karena tidak ada satu pun angota Dewan yang menerima aspirasi mereka.

Saat aksi berlangsung, Komisi III sedang mengelarifikasi kasus dugaan pengadaan sampan fiber glass yang diduga bermasalah. (pian)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Pencairan Uang Persiapan (UP) Tahun 2021 hingga menjelang pertengahan Februari masih belum bisa dicairkan oleh Bagian Keuangan. Pertayaannya dari mana uang...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE menginginkan perencanaan yang sempurna dan terukur hasilnya. Maka, dalam pembahasan RKPD harus melibatkan akademisi....

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Raport merah perencanaan dan penganggaran Kota Bima dari KPK RI Tahun 2019 dinilai akibat dari tidak objektif dan  partisipatif serta terbukanya...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Kepala Bapedda dan Litbang Kota Bima, Fakhruranji mengakui  perencanaan dan penganggaran Pemkot Bima paling buruk di NTB. Itu  berdasarkan hasil laporan...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Tidak saja Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi yang mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp200 miliar lebih. Dinas Kelautan dan...