Bima, Bimakini.com.- Peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima dalam mengawal proses pembangunan, dipertanyakan oleh massa Masyarakat Untuk Transparansi daerah (Matanda) Bima dan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Perubahan (Ampera). Mereka menilai, Dewan belum berperan optimal, termasuk dalam menyikapi masalah 5.896 balita kurus.
Mereka juga menyorot keberangkatan 40 istri pejabat Kabupaten Bima untuk pelesiran ke Thailand. Apalagi, kondisi Kabupaten Bima yang menjadi juara pertama dalam hal jumlah balita kurus, kurang gizi dan gizi buruk.
Sorotan ini terungkap saat aksi unjukrasa yang digelar di gedung DPRD dan Kantor Kejaksaan Kabupaten Bima, Senin (23/9) siang.
Amiruddin dari Mantandani, mengatakan para istri pejabat ini seharusnya tidak berleha-leha dan memuaskan keinginan pribadi mesikpun benar menggunakan dana pribadi. “Semuanya di luar logika berpikir, kenapa harus dipentingkan ke Thailand?” tanya Amiruddin.
Katanya, saat ini Kabupaten Bima tercatat sebanyak 5.895 balita kurus, gizi kurang dan gizi buruk. Pemerintah hanya mementingkan program-program pembangunan lapangan, PTN yang kini mangkrak, Dam yang belakangan jebol baru beberapa hari, dan masih banyak proyek ratusan juta hingga miliaran lainnya. Dari angka ini, Kabupaten Bima pun menempati urutan pertama dari seluruh kabupaten/kota di NTB terkait balita kurus.
Mereka juga menilai legislatif lemah dalam pengawasi kinerja eksekutif, sehingga banyak pembangunan yang asal-asalan. Mereka juga menyoal mengenai anggaran penataan lapangan Rp11 miliar, namun untuk gizi buruk saja Rp1 miliar. “Padahal, jauh lebih penting menyelamatkan generasi, ketimbang mengurus lapangan,” ujar Rismunandar.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Ahmad, SP, M.Si, mengatakan tuntutan massa mengenai kasus balita kurus telah menjadi atensi Komisi IV. Bahkan, sebelumnya beberapa elemen juga bertemu untuk rangka membahas penanganan anak-anak Gizi Buruk (GB) dan Gizi Kurang (GK). “Bahkan, sebelumnya kami juga rapat dengan instansi terkait untuk menanganinya,” katanya.
Katanya, Bupati sudah membentuk Pokja Penanganan GB dan GK yang melibatkan sejumlah instansi pemerintah, tidak hanya Dinas Kesehatan. Penanganan dilakukan secara menyeluruh, sehingga masing-masing SKPD diminta mengajukan anggaran pada APBD 2014.
Selain itu, anggota DPRD lainnya, Ahmad M. Saleh dari PDIP juga merespons tuntutan mahasiswa. Terjadi dialog antara massa dengan dua anggota dewan tersebut.
Sebelumnya, Minggu (22/9), 40 istri pejabat Kabupaten Bima berangkat melalui Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima kemudian transit di Denpasar menggunakan pesawat Merpati. Dari Denpasar melanjutkan ke Thailand. Rencanannya para ibu-ibu ini akan berada di Thailand selama sepekan untuk menikmati pesona wisata setempat yang memang sudah mendunia. (pian)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.