Politik

Pasang Iklan Media Massa, Caleg Terancam Pidana

Kota Bima, Bimakini.com. Sejumlah caleg di Kota Bima diberi peringatan oleh Panwaslu Kota Bima karena melakukan kampanye di luar jadwal. Mereka melakukan kampanye dengan pemasangan iklan di media massa, padahal dua jenis kampanye itu baru boleh dilakukan 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.

Berkaitan dengan kampanye di media massa, Panwaslu Kota Bima sudah melayangkan surat peringatan kepada sejumlah caleg yang telah memasang iklan di media massa. ‘’Kami (Panwaslu Kota Bima, Red) sudah melayangkan surat peringatan kepada sejumlah caleg yang masing memasang iklan kampanye di media massa. Ini juga merupakan pidana, karena kampanye di luar jadwal. Kampanye dalam bentuk rapat umum dan media massa cetak dan elektronik, baru bisa dilakukan 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang,’’ jelas Koordinator Bidang Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga, Panwaslu Kota Bima, Khairudin M. Ali.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum dan iklan media massa, belum bisa dilakukan saat ini. Ancaman bagi pelanggaran tersebut adalah pasal 276 dengan ancaman kurungan 1 (satu) tahun dan denda Rp12 juta.

Sejumlah caleg yang masih memasang iklan di media massa Calon anggota DPRD Kota Bima antara lain: Drs Kisman Abubakar, nomor urut 5 dari PPP, Dapil 3, Novi Iriani Kasman, PKS, nomor urut 5 Dapil 1, Muhammad Haris, PDI-P, nomor urut 5 Dapil 2, DPR-RI ada nama H. Muhhammad Lutfi, SE, dari Partai Golkar, kemudian DPRD NTB atas nama Nurjanah, SE Partai Demokrat, dan Ir. H. Muchlis, HMA, dari PKS. Selain iklan, yang dilarang juga adalah advertorial atau berita kampanye di media massa seperti yang dilakukan oleh beberapa caleg yang dimuat Koran Stabilitas.

Khairudin juga meminta pengelola media massa cetak dan elektronik (radio dan televisi di Kota Bima) agar taat aturan. ‘’Bawaslu dan KPU sudah menggandeng Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk turut membantu mengawasi perilaku penggunaan media massa sebagai alat kampanye. Kepada pengelola media massa di Kota Bima, kami (Panwaslu Kota Bima, Red) juga sudah melayangkan surat agar tidak melayani pemasangan atau pemuatan iklan caleg sebelum waktunya,’’ tegasnya.

Ditambahkan, lebih baik pada caleg fokus untuk memberikan keyakinan pada calon pemilih dengan cara-cara yang tidak melanggar. Dari pada bermasalah dengan hukum, malah akan merugikan diri mereka sendiri. ''Aturannya sudah jelas, tidak usah melakukan pelanggaran yang tidak perlu,'' pungkas Khairudin kepada Bimakini.com, Rabu siang. (001/bk)

Share
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top