Sukrin HT
Bima, Bimakini.com.- Aspek pendidikan dan kesehatan tidak bisa diabaikan dalam politik anggaran daerah, termasuk Kabupaten Bima. Indeks pembangunan manusia (IPM), indikator utamanya adalah dua hal itu. Tidak dimasukkannya, pendidikan dan kesehatan dalam delapan prioritas pembangunan 2013, dianggap bentuk kegalauan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima.
Hal itu dikatakan Anggota Badan Anggaran (Banggar DPRD Kabupaten Bima, Sukrin HT, M.Pd, Jumat (30/8).
Dikatakannya, apa yang menjadi perhatian dan analisis JEJAK BIMA luput dari perhatian. “Kami saat ini masih membahas pendapatan pada Kebijakan Umum Perubahan APBD 2013. Hal ini pasti kami tekankan ke eksekutif untuk memasukkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas pembangunan,” ujarnya di DPRD Kabupaten Bima, Jumat (30/8).
Apalagi, kata Sukrin, Komisi IV mendorong bagaimana penanganan gizi kurang sekitar 5.000 balita. Masalah ini mestinya diatensi, namun justru tidak dimasukkan dalam delapan prioritas pembangunan daerah.
“Kalau tidak memasukkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas, maka pemerintahan itu galau,” kata duta PAN dan anggota Komisi IV ini.
Pendidikan itu, kata Sukrin, menyangkut SDM, sedangkan kesehatan bagian dari pembangunan jiwa. Jika SDM berkualitas dan jiwa bagus, maka menjadi cerminan kesejahteraan. “Kalau orang sakit-sakit mana bisa sejahtera. Dua hal ini sangat fundamental,” katanya.
Sukrin justru menyorot pembangunan yang cenderung hanya terlihat besar, namun secara subtansi tidak ada. Program yang dikerjakan, cenderung bisa yang diambil sendiri. “Perbaikan lapangan itu urgensinya apa. Saya akan memaksakan ini agar dimasukkan dalam prioritas pembangunan,” katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Banggar lainnya, Ilham Yusuf. Dikatakannya pendidikan dan kesehatan menjadi indikator IPM daerah. Untuk itu harus menjadi prioritas pembangunan.
Sekretaris Komisi IV yang membidangi kesehatan dan pendidikan, Ahmad Yani Umar, juga mengaku kaget melihat delapan prirotas pembangunan yang tidak menyentuh dua hal tersebut. Malah, menuding eksekutif yang menyusunnya sedang tidur.
“Ini patut kita sayangkan. Pendidikan dan kesehatan itu adalah urusan wajib, apa yang jadi prioritas lebih banyak urusan pilihan,” katanya.
Apalagi, kata dia, masih ada sekitar 5.000 anak gizi kurang. Untuk penanganan ini memang sudah dibentuk kelomok kerja (Pokja) bahwa penanganannya tidak hanya oleh dinas kesehatan, tapi instansi terkait lainnya. “Tapi, bagaimana pun ada pokja ini, pendidikan dan kesehatan harus masuk prioritas,” ungkapnya.
Katanya, RPJMD sebenarnya menjadi rujukan pembangunan. Namun, jika mengabaikan dua hal itu, maka sama halnya kebijakan menyimpang.
Seperti dilansir bimakini.com sebelumnya, Bupati Bima, H. Ferry Zulkarnain, ST, saat menyampaikan KUPA 2013 menyebutkan delapan prioritas pembangunan. (pian)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
