HTI Tolak APEC
Kota Bima, Bimakini.com.- Anggota dan Pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Bima, berunjukrasa menolak penyelenggaraan APEC di Bali. Kegiatan itu justru dinilai sebagai bentuk penjajahan ekonomi dan merugikan bangsa Indonesia.
Selain berorasi, massa juga membagikan selebaran penolakan APEC dan delegasi Amerika pada acara tersebut. Dampak dari pelaksanaan APEC akan membunuh perekonomian Indonesia dan menimbulkan efek domino lainnya. Mereka juga menyerukan khilafah sebagai solusi atas berbagai persoalan bangsa.
Ketua DPD HTI Bima, Muhammad Ayyubi, mengatakan jika perdagangan bebas yang terjadi, maka ekonomi Indonesia akan tunduk pada bangsa lain. Padahal, Indonesia sendiri menolak adanya penjajahan di atas dunia, namun justru membuka ruang untuk kembali dijajah.
Kondisi ekonomi Indonesia dianggap belum mampun untuk membendung arus barang dari luar negeri.
Kemampuan produk berkompetisi masih sangat lemah, sehingga bisa menyebabkan terjadinya pengangguran, karena usaha-usaha akan mati. Akibat masuknya barang dari luar yang murah, sehingga pengusaha pribumi akan “gulung tikar”.
“Jika tejadi pengangguran, maka akan berdampak pada meningkatnya angka kejahatan atau kriminalitas,” ujarnya.
Selain itu, Ayyubi menyorot pemerintah Indonesia yang mengalokasikan anggaran Rp2 miliar hanya untuk helipad Obama yang rencananya datang ke Indonesia. Mestinya, dana sebesar itu digunakan untuk pemberdayaan ekonomi kecil dan menengah. Memang sepintas jika melihat perkembangan APEC memberi pertumbuhan ekonomi negara-negara di dalamnya. APEC menjadi kekuatan ekonomi pertama di dunia dengan menguasai 44 persen perdagangan dengan 55 persen produk domestic bruto (PDB) dunia. Karena itu kemajuan dan kemunduran ekonomi dunia bergantung APEC sendiri.
Data menunjukkan bahwa APEC berdiri sejak 1989 hingga 2000 dengan total perdagangan meningkat 3,1 triliun dolar AS menjadi 16,8 triliun dolar AS. Lapangan kerja yang tercipta di kawasan APEC dari 1999 hingga 2001 sebesar 10,8 persen dan kemiskinan turun 35 persen.
“Tapi, gambaran makro yang Nampak manis ini tidaklah berbanding lurus dengan fakta rakyat Indonesia. Sejak kebijakan perdagangan bebas ASEAN oleh presiden SBY, setiap tahun ribuan industri nasional gulung tikar karena kalah bersaing,” ujarnya. (pian)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
