Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Izin Hotel Kalaki Bisa saja Dicabut

Bima, Bimakini.com.- Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima masih terus mengagendakan pertemuan dengan sejumlah instansi terkait dengan izin Hotel Kalaki Beach. Rencananya, Kamis  ini Komisi 1 akan  memanggil kembali Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Bagian Perekonomian Setda. Sebelumnya kedua pejabat instansi tersebut tidak hadir.

Ketua Komisi I, Baharuddin, SH, mengatakan  agenda dengar-pendapat akan dilanjutkan kembali setelah anggota Dewan mengikuti kegiatan bimbingan teknik (Bimtek).  Sebelumnya Komisi I sudah mengelarifikasi dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan terungkap hotel itu tidak memiliki izin lingkungan.

“Dari hasil klarifikasi sementara 80 persen mengarah izin Hotel Kalaki bisa dicabut,” ujarnya kepada wartawan di DPRD Kabupaten Bima, Rabu (16/10).

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Selain itu, kata Baharuddin, akan memanggil Bagian Tata Pemerintahan Setda soal administrasi. Karena perizinan tersebut menyangkut administrasi yang diterbitkan  oleh pemerintah, sehingga perlu ada dengar-pendapat. “Masalah ini bukan hal kecil, namun memiliki dampak yang besar, sehingga semua pihak perlu diminta keterangannya,” katanya.

Selain itu, kata dia, akan ada rapat lintas komisi. Karena masalah ini juga dibahas oleh Komisi IV yang menangani masalah sosial, agama, dan Perda minuman keras (Miras).

Anggota Komisi IV, Abdul Natsir, S.Sos, mengatakan komisi-nya sudah selesai mengelarifikasi tentang masalah tersebut. Sebelumnya sudah memanggil manajemen Hotel Kalaki Beach dan Kapolres Bima Kabupaten. Dari pertemuan itu terungkap sejumlah hal, termasuk pengakuan hotel sebagai penyedia Miras.

Demikian juga, kata dia, dengan Kepolisian mengakui jika anggotanya ada yang memantau kegiatan tersebut. Termasuk penyalahgunaan izin yang diberikan oleh Kepolisian. Agar rekomendasi yang dilahirkan Dewan sama, kata dia, maka perlu ada pembentukan kelompok kerja (Pokja) Komisi 1 dan IV. Agar satu sama lain memiliki persepsi yang sama, sehingga rekomendasi yang dilahirkan tidak bertentangan. (pian)

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.com.- Pemerintah Pusat mengumumkan pencabutan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) karena dinilai menghambat investasi, Senin lalu. Pesan berantai yang beredar di masyarakat menyebutkan,...

Pemerintahan

Dompu, Bimakini.com.- Putarnya nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sosial dan kebangsaan, berpotensi menimbulkan disharmoni. Bahkan pancasila yang mengandung nilai-nilai luhur agama dan budaya lokal bangsa...

Hukum & Kriminal

Kota Bima, Bimakini.com.- Kasus pencurian kembali muncul di wilayah hukum Polres Bima Kota. Aset   komputer merek Axio warna hitam milik Bakesbangpolinmas Kabupaten Bima diembat. ...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.com.- Badan Legislasi Nasional (Balegnas) sudah menetapkan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS)  masuk daftar Daerah Otonomi Baru (DOB) dan masuk prioritas pembahasan pertama. Namun...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.com.- Kasus yang membelit pegawai Dinas Peternakan (Disnak) Kabupaten Bima harus menjadi atensi pucuk pimpinan. Perbuatan yang dilakukan oleh mantan bendahara Disnak, Hasnah,...