Bima, Bimakini.com.- Satu di antara tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya mereka yang termarginalkan. Tiga pelayanan dasar harus dapat dinikmati oleh kelompok ini, meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Demikian dikatakan Local Parliament Speciaist AIPD Pusat, Agung Wijaya, saat kegiatan penyusunan Annual Work Plan (AWP) Kabupaten Bima tahun 2014-2015 di Hotel Marina, Sabtu (12/10) lalu.
Dikatakan Agung, jika kesejahteraan kelompok marginal meningkat dan akses terhadap tiga pelayanan dasar terpenuhi, maka kelompok sosial di atasnya tentu lebih baik lagi. Oleh karena itu, dibutuhkan visi-misi luarbiasa dari pemerintah untuk memerhatikan kelompok marginal tersebut.
Agung mengapresiasi saat pembahasan AWP, ternyata di tengah diskusi juga membahas bagaimana keberpihakan kepada kelompok marginal ini. Adanya pengakuan kalau kelompok ini masih belum tersentuh semuanya, sehingga harus ada atensi kepada mereka.
“Kami selalu mengdepankan prinsip, apa yang ingin dicapai AIPD adalah apa yang ingin dicapai oleh Pemda. AIPD hanya fasilitator dan katalisator atau memercepat apa yang ingin dicepai oleh Pemda,” ujarnya.
Dia mengharapkan dukungan AIPD di Kabupaten Bima dapat dimanfaatkan untuk mencapai apa yang diinginkan pemerintah daerah. Penyusunan AWP hingga tahun 2015 diharapkan memercepat proses dukungan AIPD ke Pemkab Bima. “Kami berharap ada perubahan pelayanan dasar bagi masyarakat, tertama terkait dengan pelayanan publik,” ungkapnya.
Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Kabupaten Bima, H. Fahruddin, yang mewakili Pemkab Bima membuka acara itu mengatakan masyarakat pinggiran dimana pun tetap mendapatkan perhatian. Meskipun APBD kecil, namun jika tepat sasaran maka dapat dinikmati oleh banyak pihak.
Untuk itu, kata dia, salahsatunya bagaimana KUA-PPAS dan APBD dapat dibahas tepat waktu. Apalagi, tahun 2015 akan ada perubahan RPJMD lagi, seiring akan berakhir masa pemerintahan saat ini.
Dana APBD P 2013, kata Fahruddin, memang terlihat cukup besar angkanya, hanya saja jumlah itu karena adanya dana untuk guru bersertifikasi dan nonsertifikasi, serta Jamkesmas, sedangkan jumlah dana yang akan dikelola tidak banyak.
Peserta dalam kegiatan AWP tersebut sejumlah SKPD di Kabupaten Bima, AIPD, PMC NTB, Mitra AIPD seperti Pattiro Cati, Pattiro CSO dan JPIP. Tiga bidang pelayanan dasar yang didiskusikan yakni pendidikan, kesehatan dan infrastuktur. Masing-masing bidang dipetakan masalahnya dan program apa yang perlun dilakukan dalam mengintervensinya. (pian)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.