Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Kelompok Marjinal harus Diperhatikan!

Penyusunan AWP 2014-2015.

Bima, Bimakini.com.- Satu di antara tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya mereka yang termarginalkan. Tiga pelayanan dasar harus dapat dinikmati oleh kelompok ini, meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Demikian dikatakan Local Parliament Speciaist AIPD Pusat, Agung Wijaya, saat kegiatan penyusunan Annual Work Plan (AWP) Kabupaten Bima tahun 2014-2015 di Hotel Marina, Sabtu (12/10) lalu.

Dikatakan Agung, jika kesejahteraan kelompok marginal meningkat dan akses terhadap tiga pelayanan dasar terpenuhi, maka kelompok sosial di atasnya tentu lebih baik lagi. Oleh karena itu, dibutuhkan visi-misi luarbiasa dari pemerintah untuk memerhatikan kelompok marginal tersebut.

Agung mengapresiasi saat pembahasan AWP, ternyata di tengah diskusi juga membahas bagaimana keberpihakan kepada kelompok marginal ini. Adanya pengakuan kalau kelompok ini masih belum tersentuh semuanya, sehingga harus ada atensi kepada mereka.

“Kami selalu mengdepankan prinsip, apa yang ingin dicapai AIPD adalah apa yang ingin dicapai oleh Pemda. AIPD hanya fasilitator dan katalisator atau memercepat apa yang ingin dicepai oleh Pemda,” ujarnya.

Dia mengharapkan dukungan AIPD di Kabupaten Bima dapat dimanfaatkan untuk mencapai apa yang diinginkan pemerintah daerah. Penyusunan AWP hingga tahun 2015 diharapkan memercepat proses dukungan AIPD ke Pemkab Bima. “Kami berharap ada perubahan pelayanan dasar bagi masyarakat, tertama terkait dengan pelayanan publik,” ungkapnya.

Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Kabupaten Bima, H. Fahruddin, yang mewakili Pemkab  Bima membuka acara itu mengatakan masyarakat pinggiran dimana pun tetap mendapatkan perhatian. Meskipun APBD kecil, namun jika tepat sasaran maka dapat dinikmati oleh banyak pihak.

Untuk itu, kata dia, salahsatunya bagaimana KUA-PPAS dan APBD dapat dibahas tepat waktu. Apalagi, tahun 2015 akan ada perubahan RPJMD lagi, seiring akan berakhir masa pemerintahan saat ini.

Dana APBD P 2013, kata Fahruddin, memang terlihat cukup besar angkanya, hanya saja jumlah itu karena adanya dana untuk guru bersertifikasi dan nonsertifikasi, serta Jamkesmas, sedangkan jumlah dana yang akan dikelola tidak banyak.

Peserta dalam kegiatan AWP tersebut sejumlah SKPD di Kabupaten Bima, AIPD, PMC NTB, Mitra AIPD seperti Pattiro Cati, Pattiro CSO dan JPIP. Tiga bidang pelayanan dasar yang didiskusikan yakni pendidikan, kesehatan dan infrastuktur. Masing-masing bidang dipetakan masalahnya dan program apa yang perlun dilakukan dalam mengintervensinya. (pian)

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pendidikan

Bima, Bimakini.com.- Program pemberian tunjangan profesi menjadi sorotan 3,7 juta guru di Indonesia. Hal itu setelah munculnya kabar akan dihapuskan oleh Mendikbud Muhajir Effendy....

Pemerintahan

Bima, Bimakini.com.-Sekitar 58 desa di Kabupaten Bima akan menggelar pemilihan kepala desa (kades) secara serentak. Momen Pilkades harus dipandang sama dengan Pemilihan Kepala Daerah...

Pemerintahan

Dompu, Bimakini.com.- Pemuda diharapkan meningkatkan wawasan kebangsaan, juga sebagai elemen menjaga harmoni kehidupan bangsa. Saat ini, banyak yang bisa memengaruhi cara berfikir dan bertindak...

Peristiwa

Kota Bima, Bimakini.com.- Pemerintah Kota (Pemkot) Bima memastikan akan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi  generasi muda untuk berekspresi menyalurkan setiap kemampuannya, tanpa dibatasi sedikit...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.com.- Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Syafruddin, ST, MM (HMS) mengatakan segala ancaman harus diddeteksi secara dini, tidak terkecuali ancaman terorisme....