Kota Bima, Bimakini.com.- Puluhan Petugas Pengawas Lapangan (PPL) mendatangi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bima, Senin (7/10) siang. Mereka menanyakan gaji yang belum diterima selama dua bulan terakhir. Selain itu, meminta rincian gaji dan lainnya. Mereka sempat berorasi sebelum akhirnya diterima anggota Panwaslu Kota Bima.
Anggota PPL, Aron, mengatakan selama dua bulan belum menerima gaji. Saat ini gaji PPL untuk pemilihan anggota legislative sebesar Rp775 ribu terhitung sejak bulan Agustus tahun 2013. Selama ini Panwaslu hanya menunjukkan rincian DIPA yang tidak ada logo Bawaslu Provinsi NTB.
Dia dan teman-temannya meminta Panwaslu menunjukkan DIPA asli dari Bawaslu NTB. Keterlambatan pembayaran gaji baru terjadi kali ini. Sebanyak 38 anggota PPL yang direkrut untuk PPL Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selalu lancar menerima gaji sebesar Rp 1 juta lebih.
Namun, katanya, saat Pileg ini masih dengan jumlah anggota yang sama, gaji turun sebesar Rp775 ribu. Namun, belakangan dengan alasan perubahan sistem gaji mereka turun kembali menjadi Rp500 ribu, padahal sesuai UMR gaji yang seharusnya bukan Rp500 ribu atau Rp775.000, melainkan Rp 900 ribu. “Selama ini kami hanya diberikan SK, mestinya dalam kontrak kerja rincian itu ditunjukkan,” katanya.
Ketua Panwaslu Kota Bima, Asmah, S.Sos mengaku dapat memahami tuntutan Panwas Lapangan soal gaji yang belum dibayarkan dua bulan. Anggota Panwaslu pun sama, belum menerima gaji selama dua bulan, yakni Agustus dan September.
PPL juga menuntut transparansi mengenai gaji tersebut, bahkan ingin berkomunikasi dengan BAwaslu NTB. Hal itu sudah difasilitasi dengan menghubungi Bawaslu dan sudah dijelaskan bagaimana masalahnya. “Semua sudah bisa memahaminya dan mereka butuh transparansi,” ujarnya, Senin (7/10).
Bahkan, kata Asmah, pihak Bawaslu akan datang ke Kota Bima untuk menjelaskan persoalan tersebut. Namun, pihak Panwaslu diminta menyiapkan kelengkapan administrasi terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
Awalnya PPL, kata dia, sebanyak 38 sesuai dengan jumlah kelurahan, namun karena tidak mampu untuk mengawasi atau memantau semuanya, sehingga ada tambahan. Kini jumlahnya 128 PPL dengan perhitungan rata-rata satu PPL mengawasi tiga TPS.
“Kalau mereka menuntut masalah gaji itu wajar, karena menjadi hak mereka,” katanya.
Sumber gaji bagi Pengawas Pemilu, kata dia, dari APBN bukan dari APBD. Untuk Pemilu Wali Kota Bima dan Gubernur NTB beberapa waktu lalu dari APBD Kota Bima dan Provinsi NTB. “Ketika dari APBD, kami mengelola uangnya sendiri setelah diserahkan dari daerah. Kini dari APBN,” jelasnya. (pian)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
