Connect with us

Ketik yang Anda cari

Ekonomi

Pemerintah harus Wajibkan Bank Memiliki Kantor di Bima

Bima, Bimakini.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dan Legislatif diharapkan merumuskan Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan setiap perusahaan,terutama jenis pembiayaan yang memiliki nasabah di Bima,agar mendirikan kantor di daerah.

Mantan pengurus Forum Kajian Ekonomi Islam (Fokei) Universitas Mataram, Fachriman, mengatakan, regulasi itu sangat penting untuk mengantisipasi atau meminimalisasi dampak buruk bagi warga di Bima terhadap jerat perusahaan pembiayaan atau perbankan yang di luar daerah, tetapi memiliki nasabah di Bima.

“Pemerintah perlu mengatur dengan merumuskan regulasi khusus, karena saya kira Pemerintah Daerah dan Legislatif memiliki kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Ini penting agar ada timbal balik juga untuk Pendapatan Asli Daerah. Jangan sampai uang masyarakat hanya menguap ke luar, tapi tidak banyak dampak positif bagi masyarakat,” katanya di Soromandi, kemarin.

      Dikatakannya, ibarat investor yang ingin berinvestasi di Indonesia harus memiliki kantor perwakilan di Nusantara. Demikian juga perusahaan pembiayaan atau bank yang memiliki nasabah di Bima. “Sepengetahuan saya ada beberapa bank dari luar daerah tidak memiliki kantor cabang di Bima, tetapi memiliki nasabah di Bima. Ini perlu segera diatur pemerintah, biar ada dampak positif bagi masyarakat. Kalau ada kantornya di Bima minimal pengangguran di Bima bisa diserap,” katanya.

     Menurutnya, pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, perlu selektif dan memertibangkan dampak yang diberikan kepada masyarakat sebelum menetapkan ‘lampu hijau’bagi perusahaan yang berada di luar daerah untuk meraup keuntungan. Termasuk yang dikucurkan melalui koperasi. “Ini juga penting demi penyelematan ekonomi masyarakat terutama ekonomi mikro,” ujarnya.

     Sebelumnya, hal yang sama disampaikan Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima, Hartoyo, SE, M.Ak. Menurutnya,pemeritah harus segera merumuskan regulasi yang mwengatur tentang eksistensi perusahaan pembiayaan yang tidak memiliki kantor di Bima,tetapi memiliki nasabah di daerah.

Hal tersebut penting agar masyarakat tidak terjebat jerat kredit memberatkan. “Untuk itu perlu filter dari pemerintah, dalam hal ini bentuknya regulasi. Pemerintah daerah punya kewenangan untuk itu,” katanya. (anas)

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

CATATAN KHAS KMA

SAYA belum pernah alami ini: handphone tidak bisa dipakai karena panas. Bukan hanya sekali, Tetapi berkali-kali. Juga, bukan hanya saya, tetapi juga dua kawan...

CATATAN KHAS KMA

CATATAN Khas saya, Khairudin M. Ali ingin menyoroti beberapa video viral yang beredar di media sosial, terkait dengan protokol penanganan Covid-19. Saya agak terusik...

Berita

SEPERTI biasa, pagi ini saya membaca Harian  BimaEkspres (BiMEKS) yang terbit pada Senin, 10 Februari 2020. Sehari setelah perayaan Hari Pers Nasional (HPN). Mengagetkan...

CATATAN KHAS KMA

ADALAH Institut Perempuan untuk Perubahan Sosial (InSPIRASI) NTB pada 7 Desember 2019 lalu, mencanangkan gerakan Save Teluk Bima. Kegiatan dua hari itu, menjadi heboh...

Berita

SEMUA yang bernyawa pasti akan mati sebagaimana firman Allah: “Dan sekali kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah...