Politik

PPL Ancam Memboikot Pemilu 2014

Bima, Bimakini.com.-Sejumlah Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di Kabupaten Bima mengancam akan memboikot Pemilihan Umum (Pemilu) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)tahun 2014 mendatang. Mengapa? Masalahnya, honorarium atau tunjangan kehormatan mereka selama dua bulan terakhir tidak kunjung dibayar.

PPL Desa Talabiu Kecamatan Woha, Hamzah Haz, mengaku kecewa soal  perhatian seluruh pihak yang berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, karena hingga kini tidak kunjung membayar tunjangan kehormatan Panwas. “Kita sudah melaksanakan tugas, keliling mengawasi tahapan Pemiludanmenyampaikan laporan. Tapi,sampai dua bulan kami melaksanakan tugas, hak kami belum juga dibayar. Terus terang kami sangat kecewa,” ujarnya melalui telepon seluler, Kamis (10/10/2013).

     Pria 42 tahun ini mengaku sudah berkoordinasi dengan sejumlah PPL dan Panwaslu Kecamatan lain untuk menggelar aksi menuntut pembayaran gaji. Sebab selain Panwas Desa, hingga kini tunjangan kehormatan Panwaslu Kecamatan selama empat bulan juga belum dibayar.

“Jangan siksa kami seperti ini, untuk melakukan tugas kami juga butuh biaya untuk beli bensin, oli motor dan lain. Kami bukan dewa yang bisa kerja tanpa pamrih. Jangan salahkan kami jika kami boikot Pemilu dan lakukan aksi lebih dari teman-teman PPL Kota Bima,” ancamnya.

      Hamzah meminta masyarakat, Parpol,dan Caleg berhenti bermimpi mengharapkan Pemilu berkualitas, jujur,dan adil selama honorarium penyelenggara Pemilu tidak dibayar.  Karena saat kondisi penyelenggara rapuh tidak menerima honor hingga beberapa bulan, sangat berpeluang dimanfaatkan oknum tertentu yang menginginkan cara praktis menginginkan kemenangan saat Pemilu 2014.

“Tanpa Panwaslu dan kami PPL sebagai ujung tombak pengawasan, jangan bermimpi terwujud Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas. Bayar dulu honor kami, kami sudah melaksanakan kewajiban,” desaknya.

      Pada bagian lain sejumlah PPL lain juga mengisyaratkan akan menggelar demo menuntut pembayaran honor. Sebelumnya ancaman mogok juga disuarakan sejumlah anggota Panwaslu Kecamatan. “Kami sudah berupaya melaksanakan tugas dengan baik, tak peduli dikejar dengan parang saat mengawasi tahapan Pemilu, saat mengecek data. Tapi kami kecewa jika honor kami belum juga dibayar. Ini bukan koperasi, tapi lembaga Negara. Tidak ada alasan honor telat dibayar,” ungkap Ketua Panwaslu Kecamatan Belo, Wahyudinsah, SH, MH.

     Anggota Panwaslu Kabupaten Bima, Muhammad Waru, SH, MH, menjelaskan, persoalan keterlambatan pembayaran tunjangan kehormatan maupun operasional PPL dan Panwaslu, bukan berada pada Panwaslu setempat. Namun,keterlambatan tersebut bersifat Nasional. Hal yang sama juga dialami Panwaslu seluruh daerah lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Kami di Kabupaten pun belum menerima honor. Tapi tenang saja honor Panwascamdan PPL tetap akan dibayar, hanya persoalan waktu saja. Ini sifatnya bukan lokal,tapi bersifat nasional,” katanya.

     Keterlambatan pembayaran tunjangan kehormatan dan anggaran operasional juga dikeluhkan sejumlah anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Dompu. Mereka membeberkan sejak Juli lalu belum menerima honor. (pian)

Share
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top