Bima, Bimakini.com.-Ada yang menghangatkan suasana saat pelatihan Peningkatan Kapasitas Jurnalis Tingkat Kabupaten tentang Pemberitaan Pengelolaan Anggaran Publik yang Ramah Pembaca, di Hotel Marina, Senin (28/10) lalu. Ismail Amir, dari Fitra, menghentak kesadaran peserta saat membicarakan isu anggaran dan dinamika yang menyertainya. Bagaimana menggiring pemberitaan soal anggaran menjadi seksi dan bergaung luas.
Selama ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi arena ‘bancakan’ yang terekspresikan dalam kemunculan kasus dan tergiringnya pejabat ke sel bui. Sebanyak 309 Kepala dan Wakil Kepala Daerah terperangkap kasus korupsi berlatarbelakang APBD. Sudah lama perselingkuhan oknum di pusaran legislatif dan eksekutif soal item-item APBD terjadi dan sangat berbahaya. Kondisi itu meniscayakan pengawasan melekat dan konsisten dari lembaga swadaya masyarakat, kelompok kritis, dan awak media massa. Ketika dibiarkan tanpa pengawasan memadai, maka para oknum akan leluasa mengeksplorasi potensi ketamakannya dan menggarong uang rakyat tanpa rasa malu.
Ada yang harus disadari bersama, ketika mengotak-atik soal APBD, itu merupakan ekspresi kecintaan masyarakat terhadap daerah dan para pemimpin agar mereka tidak terpaksa “membeli baju mahal warna pink” milik KPK. Agar para pemimpin lebih fokus pada visi-misi yang diucapkannya berbusa-busa saat masa kampanye. Dalam bahasa lain, memelototi APBD mulai dari pembahasan hingga realisasi pelaksanaannya, tidak untuk mengamankannya dari anasir-anasir jahat yang mengikutinya, tetapi juga untuk memastikan bahwa dana rakyat teralokasi pada sasaran yang tepat.
Tentu saja kita mengharapkan tidak ada drama penyimpangan APBD di daerah Bima-Dompu. Namun, jika pun muncul dan terbukti secara hukum, itu suatu langkah maju karena mereka yang menggarong dana rakyat mesti memertanggungjawabkan perbuatannya. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
