Kota Bima, Bimakini.com.-Aksi demonstrasi yang dilakukan belasan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Kampus (GMPK) STKIP Bima, Rabu (6/11) siang, berujung ricuh. Sekelompok mahasiswa lainnya mengejar mereka dengan senjata tajam. Akibatnya, satu orang terluka di bagian tangan karena berusaha merampas senjata tajam mahasiswa lainnya.
Korban yang belum diketahui identitasnya itu, juga mengalami luka memar pada bagian wajah karena dipukuli. Insiden itu praktis memantik perhatian mahasiswa lain karena aktivitas perkuliahan sedang padat.
Untungnya, kericuhan tidak meluas karena aparat Kepolisian yang menerima informasi langsung ke lokasi dan meredamnya. Sejanta tajam yang dipakai oleh oknum pelaku berhasil disita oleh aparat Kepolisian.
Koordinator aksi, Arif Rahman, kepada wartawan mengaku, penyebab kericuhan bermula ketika bersama rekannya menggelar aksi di depan kampus menyorot dugaan manipulasi dana yang digunakan pihak lembaga untuk pemrosesan akreditasi. Baru beberapa saat menyampaikan aspirasi, tiba-tiba beberapa mahasiswa berusaha membubarkan aksi.
Arif mengaku mereka membawa senjata tajam, mengancam dan meminta agar tidak melanjutkan aksi. “Karena kita sampaikan aspirasi, mereka lalu mengejar menggunakan parang. Satu rekan kita terluka karena menahan parang dan dipukuli,” terang Arif.
Dia tidak mengetahui apa yang menjadi alasan mahasiswa lainnya membubarkan aksi mereka, termasuk penyerangan dengan senjata tajam. Diduganya ada pihak ketiga yang diindikasi tidak menginginkan aksi menyorot soal itu.
“Kami akan melaporkan tindakan pengancaman dan penganiayaan ini kepada Kepolisian sehingga bisa diproses hukum,” katanya.
Arif menjelaskan, aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut yakni menyoroti indikasi penggelapan angagran oleh lembaga kampus STKIP Bima. Dugaan itu muncul saat kunjungan tim Assesor BAN PT untuk mengakreditasi Jurusan Sosiologi pada bulan September lalu.
Dalam laporan kepada tim Assesor, lembaga kampus mengakui penggunaan anggaran senilai Rp10,4 miliar lebih. Anggaran tersebut semestinya digunakan untuk penelitian para dosen sekitar 140 orang dengan nominal Rp74 juta per dosen dan penelitian bersama mahasiswa sekitar Rp10 juta per jurusan.
“Anggaran ini sama sekali tidak pernah dicairkan, tetapi kampus telah membuat laporan palsu penggunaan dana tersebut,” bebernya.
Dugaan penyimpangan itu, ungkapnya, diperkuat oleh Ketua Program Studi Sosiologi saat ditanyakan mahasiswa. Saat itu, diakui anggaran dimaksud tidak pernah dicairkan dan tidak satu pun dosen yang terlibat dalam penelitian, termasuk mahasiswa. “Kami mendesak BAN PT untuk meninjau kembali proses akreditasi yang dilakukan terhadap beberapa jurusan di STKIP Bima karena semua laporan yang disampaikan fiktif,” ujarnya.
Menyikapi sorotan mahasiswa, Ketua Program Studi Sosiologi, Tasrif, M.Pd, yang dimintai tanggapan mengaku tidak pernah mengetahui mengenai penggunaan anggaran yang dipersoalkan. Semua hal yang berkaitan dengan anggaran prosedurnya secara terpusat melalui lembaga kampus.
Namun, dia tidak menampik dalam proses akreditasi sejumlah item yang dilaporkan telah disiasati hanya untuk mendapatkan akreditasi jurusan. Sebab, semua item dalam formulir harus diisi dan tidak boleh dikosongkan.
“Saya pikir semua kampus begitu, bukan hanya STKIP Bima saja,” katanya. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
